Jakarta, Jurnalpublik.com – Coba kita obrolkan ringan #NalarABI ATAU #ArahBaruIndonesia atau #ABI2019 sekedar untuk menjelaskan mengapa #Reformasi dan #DemokrasiKita memerlukan pemikiran yang lebih canggih. Dan mengapa perlu #PemimpinBaru yang berjodoh dengan Narasi ini.

Menarik sekali membaca apabila dalam Narasi pemimpin kita masih bersemayam paradigma yang sudah kita tinggal. Katakanlah konsep “memisahkan antara pemimpin dan lembaga”. Konsep ini hidup dalam nalar lama. Dalam otoritarianisme pemimpin menjelma menjadi lembaga. #NalarABI

Fakta ini mungkin masih bisa kita maklumi bila adanya di tengah masyarakat umum. Tapi bila pemimpin memiliki Mazhab berpikir yang berasal dari zaman terbelakang maka yang terancam adalah kehidupan bersama. #NalarABI #DemokrasiKita

Kembali kepada pemahaman yang menyamakan antara hukum, lembaga dan pemimpin seolah itu satu paket yang tidak dipisahkan. Gejala ini kita sebut syndrom Louis XIV yang terkenal dengan semboyan L’État c’est moi” (“Negara adalah saya”) #Abaolutisme vs #NalarABI

#Absolutisme kepemimpinan biasanya datang dari sukses yang bertubi-tubi yang membuat pemimpin menjadi sulit diingatkan. Karena pemimpin memerlukan waktu untuk dipersepsi selalu benar. Pemimpin memerlukan waktu untuk menyamakan dirinya dengan hukum dan lembaga. #NalarABI

Tapi jika #Absolutisme lahir seketika pasti karena ada yang salah dalam cara melihat institusi dan aturan yang ada. Mental yang menganggap pemimpin lebih utama dari rakyat biasanya membuat dirinya selalu merasa lebih benar dan lebih tahu nasib rakyatnya. #NalarABI

Lalu pemimpin merasa lebih tahu dari rakyatnya dan lebih mengerti masa depan rakyatnya. Pemimpin kemudian bertindak pre-emptive dengan memaksakan konsep dan aturan yang memaksa rakyat, atas nama kebaikan bersama. #NalarABI

Gejala dan Syndrome Louis XIV ini menjadi salah satu tema penting dalam sejarah dan agama. Agama mengingatkan sikap yang Hati-hati kepada pemimpin. Maka, para nabi mencontohkan kerendahan hati, mengutamakan musyawarah dan meninggikan hukum. #NalarABI

Rasanya, pada level negara gejala ini telah kita tangkal secara serius. Konstitusi kita UUD1945 telah diamandemen dari anasir #Absolutisme dan sekarang UUD45 memiliki penjaga yaitu MK sebagai the Guardian of the constitution. Tidak mungkin lagi ada monopoli tafsir. #NalarABI

Tapi, seperti saya katakan, pada berbagai organisasi non negara persoalan itu masih bisa muncul. Dan ijinkan saya membaca gejala pada elite pimpinan PKS belakangan ini yang memutar sejarah agak jauh ke belakang. AKIBAT pimpinan baru yg kurang paham. #NalarABI

Dulu, pada masa orde baru struktur organisasi tertutup dapat dimaklumi sebagai cara menghindari intervensi negara. Sebab demokrasi adalah sistem terbuka dan setiap yang terbuka pasti mengundang pihak luar memberi pengaruh. #NalarABI

Setelah era demokrasi dan tumbangnya orde baru maka semua organisasi sosial politik termasuk parpol menyesuaikan diri. Sebab siapa yang tidak menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi lama-lama akan mati sendiri. PKS tidak terkecuali. #NalarABI

Menjelang pemilu 2009 @anismatta sebagai ketua TPPN (tim pemenangan pemilu nasional) mengumumkan #PartaiTerbukaPKS. Memang ada Goncangan di dalam PKS tetapi bIsa dijelaskan. Publik menyambut baik dan akhirnya PKS memperoleh kursi 57 yang terbesar sepanjang sejarah. #NalarABI

Setelah pemilu 2009 konsolidasi keterbukaan dilanjutkan. Tapi ada resistensi yang cukup besar. Akhirnya punya efek pada pengelolaan keterbukaan di dalam partai. TAHUN 2013 Musibah datang dan @anismatta didaulat memimpin aksi penyelamatan PKS. Partai selamat. #NalarABI

Tapi @anismatta ingin meneruskan watak partai yang lebih adaptif dengan masyarakat. Contohnya dalam koalisi Pilpres. Itu adalah sukses kedua membangun kolaborasi dalam politik setelah kolaborasi menyelamatkan partai. PKS banyak mendapat simpati dari mitra koalisi. #NalarABI

Tapi apa yang terjadi setelah majelis Syuro Oktober 2014. Di tengah keinginan kader Agar @anismatta memimpin PKS kembali justru segelintir orang merekayasa alasan agar ia tidak meneruskan kepemimpinan. Muncullah jabatan baru yg mirip “Pendubesan” di zaman orde baru. #NalarABI

Tapi, semua bersembunyi di balik keputusan partai. Dan kalau ada pertanyaan maka disebut keputusan partai. Tidak perduli ada kejanggalan atau tidak, semua dianggap sudah selesai dan jika ada pertanyaan maka akan dijawab dengan satu kalimat pendek, “sudah selesai!”. #NalarABI

Kembali kepada keputusan “Pendubesan” @anismatta saya lama mengetahuinya karena keputusan tertutup. Bayangkan, pergantian pimpinan kita ditutup. Bagaimana partai bisa menjadi partai milik publik? Sementara ada begitu banyak misteri? Inilah yg kurang dimengerti. #NalarABI

Jadi inti dari persoalan ini adalah akumulasi perbedaan pendapat yang kemudian didramatisasi sebagai persoalan ketaatan, dll yang sebetulnya muncul kemudian. Tapi yang paling fatal karena perbedaan pendapat diselesaikan dengan metode kekuasaan; penyingkiran dan pemecatan. #NalarABI

Sekarang, seandainya syndrom Louis ke-14 itu tidak ada maka musyawarah Akan gampang diselenggarakan. Para pihak akan hadir tanpa beban dan kebenaran akan mudah ditemukan. Tapi #Absolutisme membutakan mata. #NalarABI

Begitu hukum dan lembaga melayani kepentingan pimpinan maka rekayasa harus dilakukan. Itulah yang terjadi, fakta tidak penting karena yang penting menang untuk memuaskan perintah pimpinan. Rekayasa ini terungkap. #NalarABI

Selama #Absolutisme dibiarkan, selama itu pula organisasi tak akan bisa menjadi tempat bersama sebab versi kekuasaan selalu dianggap lebih baik. Dan yang tak berkuasa menjadi embel-embel belaka. Kebenaran hanya ada 1 dan itu versi penguasa. #NalarABI

Coba cermati kejadian-kejadian di PKS sekarang ini; 1. PERGANTIAN @anismatta setelah menjabat hanya kurang 1/2 periode dan sukses menyelamatkan partai tanpa penjelasan sampai sekarang. Penjelasan hanya basa basi. Suara kader diabaikan. Suara pimpinan diutamakan. #NalarABI

2. Pemecatan saya alasannya berubah-ubah mulai soal SN, KPK, dihukum MKD, dll serta sosialisasi kepada kader dilakukan masif sambil kader dibuat larangan resmi agar tidak bertemu saya, tidak boleh tabayun. Pemecatan tanpa melibatkan Usroh, fraksi, dpd dan dpw. #NalarABI

3. Sudah banyak delik dan korban yang muncul dalam proses mulai dari SH yang diganti dari MKD dan PKS kehilangan kursi karena menyebut seolah MKD pernah menghukum saya (ini delik keterangan palsu). Keterangan ini dimaksudkan dalam pengumuman resmi di web partai. #NalarABI

4. Dalam memori banding, lawyer dpp melampirkan keterangan ketua MS (avidafit) yang berbeda dengan faktor persidangan PT. Sepertinya ada upaya menyeret KMS agak jauh masuk ke dalam. Setelah gagal mengeksekusi saya akhirnya pelibatan KMS semakin kentara. #NalarABI

5. Sekarang, seluruh kegagalan pengelolaan perbedaan pendapat yang tidak mampu Dijelaskan maka dijadikan delik pelanggaran yang diburu. Ada banyak kader Dan pengurus diganti atau dipecat. Alasannya hanya soal membangkang seperti tuduhan yang saya laporkan ke polisi. #NalarABI

6. Rekayasa pemecatan saya dengan aturan yang dibuat di kemudian hari sungguh contoh nyata bahwa #Absolutisme yang dipraktikkan telah memakan banyak korban termasuk perpecahan di dalam partai. Ini harus dihentikan. #NalarABI

7. Sekarang muncul masalah baru, kader bangkit mendukung @anismatta tetapi karena sejak awal beliau disingkirkan maka arus dukungan dihadang. Muncul lagi korban baru. Alasannya “tidak boleh loyal ke AM tapi ke PKS”. Pasahal ini ikhtiar dan kompetisi sehat antar kandidat.

8. Sampai kapan partai dipakai untuk melindungi pemimpin yang tidak mampu? Ada yang jawab begini, “karena nabi Muhammad SAW tidak diganti sampai wafat, itu sunnah”. Lah terus kenapa @anismatta diganti orang yang terbukti tidak mampu? Pokoknya pemimpin tidak mungkin salah.

Dalil pemimpin tidak mungkin salah, dan menganggap pemimpin sama dengan hukum dan lembaga itulah yang berbahaya. Sekarang, waktu terus berjalan. Nalar lama berkembang dan segala persoalan dikembalikan bahwa “ini serangan kepada partai” padahal pemimpin yang tidak kompeten.

Napas demokrasi kita adalah Semangat yang kita bangun di atas prinsip kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan sebagai hamba Tuhan yang maha kuasa. Prinsip ini harus dijaga agar persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dijaga (pasal 37 UUD45). #NalarABI

Saya bersama generasi baru PKS ingin membuktikan bahwa partai politik adalah masa depan dari demokrasi kita. Kita Harus bisa meyakinkan seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang sedang saya tegakkan. Sebuah niat baik. Bismillah. #NalarABI

Diambil dari_Twitter @Fahrihamzah_
11:42pm · 8-Apr-2018

Tinggalkan Komentar