Jakarta, Jurnalpublik.com – Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Sedangkan Mosi Intergral Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir.

Mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 23 Agustus – 2 November 1949.

Dalam pengajuannya ke parlemen banyak yang menolak. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah Natsir yang waktu itu Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Natsir menolak jabatan Menpen dan memilih berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di DPR-RIS. Salah satu alasan Natsir menolak jabatan itu adalah karena ia tak setuju Irian Barat tak dimasukkan ke dalam RIS.

Perdana Menteri (PM) RIS Mohammad Hatta menugaskan Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis di daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen RIS, seperti IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan, negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya—maksudnya RI—asal jangan disuruh bubar sendiri.

Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah-daerah lalu ia formulasikan dalam dua kata ”Mosi Integral” dan disampaikan ke Parlemen 3 April 1950. Mosi diterima baik oleh pemerintah dan PM Mohammad Hatta menegaskan akan menggunakan mosi integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan.

Mengenal Natsir 

Mohammad Natsir adalah tokoh intelektual, pejuang, ulama, sekaligus negarawan yang pernah dimiliki Indonesia.  Dalam dunia politik, ia juga merupakan tokoh terpandang dan dipercaya untuk memimpin Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1945 hingga titik pembubarannya pada 1960.

Natsir dilahirkan di Kampung Jam batan, Alahan Panjang, Padang, Sumatra Barat, pada 17 Juli 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah.

Pada masa kecilnya, Natsir mengenyam pendi dikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun. Dia kemudian melanjutkan ke Hollandsch- Inlandsche School (HIS) Adabiyyah di Padang. Ketika menimba ilmu di HIS, pada waktu yang sama, ia juga belajar ilmu agama di Madrasah Diniah Solok pada 1916 hingga 1923.

Natsir memang ikut dalam dunia pergerakan nasional. Seperti di ku tip dari Muhammad Natsir dan Pemikirannya Tentang Demokrasi dan diterbit kan Universitas Islam Ne geri Sunan Kalijaga disebutkan bahwa sepak terjang Natsir dalam dunia pergerakan dimulai ketika dia meneruskan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Ketika di MULO Natsir mulai aktif dalam perhimpunan atau organisasi pemuda. Di antaranya, Jong Isalamieten Bond (JIS) dan Pandu Nationale Islamietische. Dia pernah dipercaya untuk menjadi ketua JIS Bandung pada 1928 hingga 1932.

M Dzulfikriddin dalam bukunya Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia menyebut bahwa Natsir telah mencurahkan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai pendidikan, dakwah Islam, hingga politik.

Dalam dunia pendidikan, Natsir sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, Jawa Barat. Pendis merupakan sebuah pendidikan Islam modern bercorak agama. Di Pendis, Natsir menjadi direktur selama 10 tahun terhitung sejak 1932.

Dalam dunia politik, Natsir dikenal sebagai tokoh yang menghendaki Islam sebagai landasan atau ideologi negara.  Dalam sebuah jurnal berjudul Pandangan Mohammad Natsir Mengenai Islam Sebagai Ideologi Negara yang dipublikasikan Univer sitas Sumatra Utara (USU), disinggung mengenai hal ini.

Natsir berpendapat, agama harus dijadikan fondasi dalam mendirikan suatu negara. Agama, dalam konteks ini Islam, bukan semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan yang Maha Esa. Islam lebih dari sebuah sistem peribadahan. Ia adalah suatu kebudayaan atau peradaban yang lengkap dan sempurna.

Dalam hal ini, Islam, menurut Natsir, dapat terejawantahkan dalam setiap lini kehidupan, mulai kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah, hingga perundang-undangan.

Kendati demikian, Islam tetap mengizinkan setiap orang untuk menyatakan pandangan atau pendiriannya dalam musyawarah bersama. Seperti Allah SWT berfirman, Dan hendaklah urus an mereka diputuskan dengan musyawarah.

Natsir memang mencoba menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Islam. Dengan dasar pemikiran bahwa ajaran Islam sangat dinamis untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman.

Menurut jurnal yang diterbitkan USU, Natsir dinilai telah melampaui pemikiran Maududi atau Ibnu Khaldun yang melihat sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan empat khalifah setelahnya sebagai satu-satunya alternatif sistem pemerintahan negara Islam.

Kendati menginginkan hadirnya unsur Islam dalam tata pemerintahan, Natsir memang menghendaki model pemerintahan demokratis. Dalam hal ini, Natsir tetap menghendaki model pemerintahan yang demokratis, yang tetap mengedepankan atau memprioritaskan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tanpa membedakan agama, ras, dan suku bangsa.

Muhammad Natsir menekankan persatuan agama dan negara dalam pemerintahan. Sebab, ia memang menyepakati dan menyatakan bahwa demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam.

Bahkan, Bruce Lawrence, seorang pakar studi Islam pernah men juluki Natsir sebagai tokoh paling menonjol dalam membantu pembaruan Islam. Semasa hidupnya, Natsir telah menerima berbagai penghargaan ber kat jasanya. Pada 1957, misalnya, ia menerima bintang Nichan Istikhar (Grand Gordon) dari Raja Tunisia, Lamine Bey, karena jasanya menolong perjuangan kemer dekaan rakyat Afrika Utara.

Pada 1980, Natsir juga dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi lewat Yayasan Raja Faisal di Riyadh. Ia memperoleh gelar doktor kehormatan dalam bi dang politik Islam dari Kampus Islam Lebanon pada 1967. Ia juga memperoleh gelar kehormatan untuk bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia.

Masih terdapat beberapa penghargaan lainnya yang diberikan kepada Mohammad Natsir. Natsir wafat pada 6 Februari 1993. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, Natsir kembali diberi penghargaan lainnya, yakni penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana.[]

Profil mengenai M. Natsir pernah dimuat di www.republika.co.id

 

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar