M. Sohibul Iman, Presiden PKS

Jakarta, Jurnalpublik.com – Senin, 19 Maret 2018, Fahri Hamzah di-BAP Polda Metro Jaya, atas laporannya terhadap Mohamad Sohibul Iman. Ini bukan babak baru konflik FH-MSI apalagi FH-PKS. Sejak awal, FH hanya meletakkan diri sebagai pembelaan, bukan rong-rongan. Diambil hikmahnya, bagus sekali.

Budaya PKS yang sudah bagus mestinya terus ditingkatkan, agar diterima seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bukannya justru balik lagi ke belakang bersamaan dengan doktrin-doktrin bawah tanah yang membuat ngeri. Terbaru, dieksploitasi pula istilah mubahalah yang terasa aneh.

Jangankan berdasarkan hukum di Indonesia, hukum di internal PKS sendiri, AD/ART tak ada istilah mubahalah. Entah sejak kapan itu ada? Celakanya keengganan FH melayani tantangan itu justru dianggap kemenangan bagi pihak PKS yang diduga sengaja disebarkan kaderisasi lewat tulisan anonim. Apa tulisan buruk tak bertanggung jawab itu, mewakili suara hati kaderisasi PKS?

Jangan lupa, FH itu pejabat negara! Anggota sekaligus Wakil Ketua DPR. Bukan anggota dari satu “sekte” yang berada di atas negara. Ditantang mubahalah oleh orang yang tak jelas yang juga “makan gaji” dari negara. Apalagi, kasus itu sudah diputus pengadilan dan FH dimenangkan.

Dilaporkan balik pula kepada polda NTB secara berbondong-bondong, atas perkataannya. Jangankan kritik terhadap PKS, kritik terhadap Presiden Jokowi pun, omongan FH itu dilindungi oleh UU, juga UUD. Jangankan se-NTB PKS, se-Indonesia pun FH tetap imun atas kata-katanya.

Lalu, akal apalagi? FH sudah di-BAP. Malah, berlanjut Rabu, 21 Maret 2018. Saksi-saksi juga telah diperiksa. Tersangkanya MSI, hanya masalah waktu. Kasusnya terang-benderang. Apa nanti Polisi lagi yang “dituduh” macam-macam setelah pengadilan juga dicurigai tak berlaku adil?

Masih ingat kata-kata pengacara PKS pasca keluarnya putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri? Kira-kira, tak lama lagi, FH akan nangis bombai, saat keluar putusan MA. Seolah-olah, ia bisa mengamankan putusan MA. Ini apa? Dan kini, situasinya tambah berat.

Sebenarnya, sejak awal, FH itu sangat kooperatif. Setiap jadwal sidang selalu dihadirinya. Ia siap dimediasi, siap negosiasi. Yang tak siap dimediasi, atau negosiasi itu elite PKS. Entah apa soalnya? Ada bau arogansi, tapi itu malah dibalikkan ke FH. Ada emosi, lagi-lagi dibuang ke FH.

Apa susahnya? Tak susah memang. Duduk bersama, gunakan bahasa persaudaraan bukan bahasa kuasa. Sebentar, selesai. Tapi, karena sudah arogansi, emosi yang mendominasi, maka tak ada jalan keluar. Lubang kecil, tiba-tiba menganga besar. Apalagi, pihak lain, sudah ikut bermain.

Tak bisa bernegosiasi dengan internal sendiri, bagaimana pula bernegosiasi dengan pihak eksternal? Padahal, suka tidak suka, sebagian besar dari politik itu, adalah negosiasi. Bagaimana satu pihak bernegosiasi dengan pihak lain atas segala perbedaan. Apalagi secara alami, Indonesia itu sendiri kaya dengan segala perbedaan, di banyak level. Indonesia adalah perbedaan itu sendiri.

Bila diamati, sejak awal, negosiasi rezim baru PKS memang terasa lemah. Tiba-tiba ingin mendekat ke pemerintahan Jokowi-JK. Diterima dengan tangan terbuka, tapi tak diberikan posisi. Negosiasi dengan pihak oposisi pun terasa lemah. Contohnya pilkada DKI Jakarta yang tak dapat apa-apa, padahal hanya dua partai yang mengusung. Tak dapat apa-apa, justru dijual sukses besar.

Terbaru, pilkada Jawa Barat. Sudah sehati dengan Demiz, tiba-tiba berbelok cuma karena Prabowo tak enak hati dengan Demiz. Kepala bisa berbelok, tapi badan dan ekornya tak bisa lagi. Wajar, tim PKS masih ada di Demiz, malah RK. Dan elektabilitas Sudrajat stabil di 4 persen saja.

Anehnya, lemah di negosiasi malah kuat di kamuflase. Kamuflase diproduksi seolah-olah tetap hebat, tetap juara, dan sejenisnya. Padahal, hampir semua basis akan sirna. Sok-sokkan pula utak-atik pilpres, padahal terang-terangan pilihan makin sempit. Dibuat pula #2019GantiPresiden, “bantuak ka iyo lo.” Siapa yang diajukan? Sosialisasi capres internal saja, malah banyak larangan.

Paling nanti, dukung orang lain lagi, karena masalah internal tak selesai. Anies Baswedan lagi. Kalau jadi, wakil gubernur naik, kursinya kosong. Hitung-hitung ke bagian juga. Itupun jika tak apes digergaji partai-partai di DPRD DKI seperti yang terjadi di Sumut. Lagi-lagi, kamuflase.

Mengganti FH saja tak bisa, kini mau mengganti Presiden? “Mas, bangun mas, hari sudah siang!” Sebentar lagi, kalau tak ada aral-melintang, MSI akan menjadi tersangka. Masih tak mau juga bernegosiasi? Ayo, Ketua Majelis Syuro, cari jalan keluar untuk partai dakwah 8 yang lebih baik!

Erizal

Tinggalkan Komentar