Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, Jurnalpublik.com – Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda kasus hukum calon kepala daerah selama Pilkada.

“Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka,” kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Usulan tersebut dianggap politis, “Bisa kemudian dianggap terlalu politis juga karena kita tahu Menkopolhukam kan dari partai politik juga. Bisa juga nanti orang malah mengira bahwa jangan-jangan Menkopolhukam dijadikan bumper-nya koruptor, misalnya. Tentu bisa disalahpahami begitu,” kata Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril saat dihubungi detik.com, Senin (12/3/2018) malamnya.

Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo. Begitu juga dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, juga menyampaikan bahwa sikap Polri akan menunda sementara proses hukum para calon kepala daerah, “Polri menangani banyak kasus. Korupsi, penipuan, pencemaran nama baik, susila. Bayangkan kalau setiap lawan politik lapor ke polisi meminta proses dipercepat. Setelah dipanggil lalu elektabilitasnya jeblok. Daripada polisi dianggap ikut berpolitik, lebih baik ditunda dulu. Kecuali kalau operasi tangkap tangan atau pidana pemilu,” kata Tito seperti dikutip Kompas.

Sebelumnya, ketua KPK, Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018), menegaskan bahwa KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut. “Satu, tadi malam sudah (saya) tandatangani (sprindik),” ujar Agus Rahardjo.

“Itu kan baru satu, ada beberapa. Mudah-mudahan mungkin dikumpulkan nanti,” lanjut Agus Rahardjo.

Namun, seperti dikutip Kompas, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Jawa Timur, Bayu Dwi Anggono, Rabu (14/3/2018), menilai KPK juga perlu mempertimbangkan relasi dengan lembaga lainnya saat melontarkan pernyataan, “Kalau mau menetapkan tersangka, tetapkan saja. Tidak usah keluar statetement yang membuat hubungan dengan lembaga lain memanas. Itu bisa kontraproduktif.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, bahwa KPK dan instansi pemerintah sebaiknya menghentikan perang opini di media agar tak membinggungkan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.