Pengamat Hukum Ahmad Redi

Jakarta, Jurnalpublik.com – Terhitung sejak 24 Februari, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp300 untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900 di Jakarta. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.100 per liter.

Menangapi hal itu, pengamat hukum ekonomi dari Universitas Tarumanegara , Ahmad Redi mengatakan bahwa kenaikan harga BBM (Non Subsidi ) adalah bukti adanya liberalisasi harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar.

“Liberalisasi ini sesungguhnya tidak cocok dengan landasan konstitusional yang mengatur bahwa migas harus dikuasai negara termasuk penetapan harga BBM yang tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran Pemerintah seolah menjadi tukang cap (hanya menetapkan) apa yang terjadi di pasar (liberalisasi migas).” Ucap Ahmad Redi dalam jawaban yang diberikannya kepada Jurnalpublik mengenai kenaikan harga BBM.

Ahmad Redi juga mengatakan bahwa pemerintah tak memiliki terobosan yang baik untuk memitigasi kenaikan ICP. Seolah – olah ketika harga minyak dunia naik, siap – siap menaikan harga BBM dalam negeri tanpa membuat formula agar kenaikan ICP ini tidakmembebani rakyat.

“Bila hanya bussiness as usual dalam membuat kebijakan kenaikan harga, maka pemerintah auto-pilot pun dapat melakukannya,” kata Ahmad Redi.

Untuk itu, Ahmad Redi mengemukakan pendapat bahwa tata kelola energi jangka panjang belum dimaksimalkan. Terutama pengembangan sumber – sumber  energi nonfosil harus dilakukan secara konsisten dan cepat.

 

Tinggalkan Komentar