Tragedi Kemanusiaan di Ghouta Suriah

Yogyakarta, Jurnalpublik.com – Melihat sejarahnya, Suriah sudah mulai berkonflik sejak akhir tahun 2011, ketika memasuki 2012 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sudah mengupayakan untuk memberi sanksi dan penurunan pasukan perdamaian di Suriah akibat serangan terus-menerus kepada warga sipilnya.

Turki pada saat itu masih berprinsip dapat menyelesaikan secara damai konflik di Suriah lewat negosiasi dan diplomasi dengan Bashar Al Ashad. Turki berharap pembunuhan terhadap warga sipil yang kebanyakan Sunni ini dapat dihentikan.

Setahun kemudian karena konflik tidak kunjung mereda, pengeboman-pengeboman terhadap warga sipil terus berlanjut, akhirnya Pemerintah Turki (Presiden Erdogan) memilih memutuskan komunikasi dengan Pemerintah Suriah (Bashar Al Asad) dan merapat ke PBB untuk segera menjatuhi sanksi kepada Pemerintah Suriah.

Keputusan sanksi DK PBB mulai dari tahun 2012 hingga hari ini selalu terjegal kerena Rusia dan Tiongkok sebagai sekutu Suriah selalu menggunakan Hak Veto di PBB. Hak Veto ini memberi arti bahwa negara-pemegang Hak Veto (AS, Tiongkok, Rusia, Inggris dan Prancis) memiliki hak untuk membatalkan resolusi PBB.

Untuk menindaklanjuti tragedi di Ghouta sendiri, Turki banyak mengalami kerepotan, pertama karena lokasinya berada di dekat Ibu kota Damaskus (sisi selatan Suriah), sementara Pasukan Turki dan FSA ini hanya beroprasi di Utara Suriah (Radius 30 km sepanjang perbatasan Turki-Suriah).

Maka langkah yang diambil oleh Pemerintahan Turki adalah menghimpun komunitas Internasional, salah satunya adalah dengan mendekati Prancis, untuk segera mengambil keputusan akan tragedi kemanusiaan di Ghouta-Suriah. Resolusi PBB yang juga disetujui oleh Rusia dan Pemerintah Suriah, menyepakati untuk melakukan gencatan senjata, tetapi tidak untuk memerangi milisi yang menjadi oposisi pemerintah Suriah.

Peran Indonesia sendiri, secara geopolitik dan diplomasi Internasional dalam hal ini memiliki dua peluang yang pertama adalah potensi menjadi pemimpin regional Asean dan yang kedua adalah negara dengan entitas masyarakat muslim terbesar, sehingga pada konflik di negara-negara Islam, Indonesia memiliki posisi yang di hormati dan suara yang cukup di dengar, sudah seharusnya pemerintah untuk melakukan langkah pro-aktif untuk mendesak menyelesaikan konflik di Suriah terlebih sebagai aktor mediasi pihak-pihak yang bertikai.

Oleh : Nasrudin, M.Sc./Pengamat Politik Timur Tengah

Tinggalkan Komentar