Jakarta, Jurnalpublik.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menolak anggapan bahwa lembaga DPR RI dikatakan membungkam rakyat, sebab DPR tidak punya mekanisme untuk membungkam.

“DPR tidak punya mekanisme untuk membungkam. Legislatif itu gak punya aparat. Dia gak bisa kasih perintah, hanya bisa berkata,” ungkap Fahri.

Karena itu, lanjut Fahri, istilah atau tema “DPR Anti Kritik” tidak punya landasan teoritis apalagi fakta. Jadi, mustahil dan tidak bisa dilaksanakan.

“Tema tersebut dilontarkan oleh orang yang tidak faham arti DPR RI, demokrasi dan ketatanegaraan,” lanjut Fahri.

Fahri mangatakan bahwa hal tersebut hanyalah upaya untuk mengaburkan fakta sebenarnya bahwa UU MD3 adalah sebuah ketentuan untuk mengembalikan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.

Lebih lanjut Fahri yang juga politisi PKS ini menjelaskan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif adalah cabang kekuasaan utama dan semua kekuasaan utama bermuara pada tiga cabang besar ini. Cabang legislatif lah yang menjadi cabang yang paling luas persentuhannya dengan lembaga lainnya. Hal ini karena legislatif menampung paling banyak pejabat yang dipilih rakyat.

“Mereka disebut wakil rakyat, tentu harus kuat seperti yang diwakili. Kalau lemah, untuk apa diseleksi melalui pemilu,” tandas Fahri.

Oleh karena itulah konstitusi memberi kekuatan termasuk kekebalan hukum dalam pelaksanaan tugas melalui hak imunitas.

“Rakyat ingin legislatif kuat agar tugas dari rakyat bisa dijalankan. Inilah awal ari semuanya, DPR diberi tugas oleh rakyat untuk menghadapi lembaga lainnya, bukan malah untuk membungkam rakyat. Kalau ada yang mengatakan DPR membungkam rakyat, ini bentuk adu domba DPR dengan rakyat,” pungkas Fahri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.