Mentari Agama Lukman Hakim dalam Munas Forum Zakat

Jakarta, Jurnalpublik.com – Baru-baru ini ramai dibicarakan dimedia masa tentang rencana Negara memotong 2,5% gaji PNS sebagai zakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim yang banyak mendapatkan tanggapan dari warganet. Bahkan ada wacana dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, zakat akan dikelola seperti pajak, zakat dikelola negara.

Ditengah Negara yang sedang banyak hutang dan membutuhkan anggaran untuk membiayai pengelolaan negara ini, zakat memang sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, potensi zakat seluruh PNS di Indonesia bisa mencapai 10 Trilliun. Apalagi kita bicara zakat seluruh umat Muslim di Indonesia. Baznas pernah merilis, di tahun 2016 pengumpulan zakat yang berhasil di ambil oleh lembaga zakat resmi atau tidak resmi mencapai 286 Trilun, melebihi pendapatan Indonesia di sektor Migas yang hanya mencapai 125 Triliun.

Sebenarnya, langkah negara ini sangat maju. Pengambilan zakat dalam rangka mewujudkan negara yang berkah dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam kepada warga masyarakatnya yang beragama Islam. Karena menjaga umat beragama agar melaksanakan Iman dan Taqwa adalah amanah Pancasila kepada Negara. Apalagi Zakat adalah salah satu Cabang Syariat Islam yang wajib dilaksanakan.

Tapi kenapa rencana ini banyak mendapatkan sinisme dari sebagaian umat islam? Setelah saya mengamati diberbagai sosial media dengan beragam wacananya, satu kata, Kredibilitas. Negara dinilai tidak kredibel mengelola zakat. Setelah saya melakukan riset di media sosial, ada tiga alasan, kenapa negara dikatakan tidak kredibel oleh sebagian umat Islam. Pertama adalah korupsi, yang kedua adalah momentum politik, dan ketiga adalah keberpihakan negara terhadap umat.

Saya kira kita tidak perlu banyak berdiskusi soal korupsi di Indonesia. Negara belum selesai menyelesaikan persoalan korupsi, bagaimana ingin mengelola dana zakat yang itu adalah dana umat. Uang dari pajak yang terkumpul dalam APBN saja, Negara masih gagal mengamankan, koruptor di tangkap, tapi korupsi sulit di cegah. Korupsi yang kecil di uber, tapi korupsi yang besar tak terkejar.

Yang kedua momentum politik. Kita tahu bahwa tahun-tahun ini adalah tahun politik. Nuansa politik juga sangat kental oromanya. Dalam negara demokrasi, kepentingan negara sulit untuk dilepaskan dari kepentingan politik, sangat wajar jika publik ada kecurigaan pengambilan zakat PNS ini adalah bagian dari rencana politik. Banyak yang mengatakan tahun 2018 adalah tahun fund rising bagi partai-partai. Mengumpulkan semua potensinya untuk menguatkan kapasitas politiknya. Anda bisa bayangkan, 10 Triliun potensi zakat versi menteri agama, apalagi politik dan uang itu sangat dekat, Kecurigaan itu wajar ada.

Yang ketiga, dan yang saya kira ini yang menjadi titik tekan penting adalah, Negara dinilai tidak berpihak kepada umat. Negara selama ini dianggap “sinis” dengan kebijakan bernuansa Islam, jadi aneh giliran zakat mau dikelola. Perda-perda bernuansa Islam banyak yang di persoalkan. Beberapa Perda bahkan sudah di cabut. Misalnya perda larangan minuman keras, Perda di cabut di Papua, Jogjakarta dan NTB. Mendagri menilai Miras tidak boleh dilarang hanya di pantau peredarannya. Belum lagi persoalan LGBT, kriminalisasi ulama dan aktifis Islam, stigma negatif terhadap organisasi Islam, yang dari semuanya itu membuat kesenjangan kebatinan diantara sebagian umat Islam dan Negara.

Dan yang paling aneh menurut saya, kaum liberal yang biasanya rewel soal formalisasi syariat Islam menjadi peraturan negara, tapi kali ini mereka justru mendukung begitu saja tanpa berkomentar sinis sebagaimana biasanya.

Sekian.

Arka Atmaja
Aktifis Media Sosial

Tinggalkan Komentar