K.H. Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Jakarta, Jurnalpublik.com – Terkait wacana Kementrian Agama yang akan mengesahkan Perpres tentang pemotongan zakat 2,5 persen dari gaji Aparatur Sipil Negara (PNS). KH. Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat memberikan masukan kepada Menag dalam cuitannya di media sosial, twitter. Beberapa masukannya sebagai berikut:

1. Karena ada yang merasa bahwa tidak semua ASN Wajib zakat. Di samping penyaluran zakat harus kepada salah satu ashnaf yang 8 sesuai syariah (al-Qur’an).

2. Kewajiban zakat profesi itu dianalogikan dengan nishab (batas kekayaan) emas: minimal kepemilikan 85 gram. Hari ini 8/2/18 harga emas Rp 630 ribu. Sedangkan mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian: setiap menerima gaji/bulan tapi ada yg memperbolehkan setiap tahun.

3. Ada tiga pendapat cara menghitung gaji yang wajib zakat: (1). dari seluruh pendapatan gaji dan tunjangan. (2). Gaji dan tunjangan dikurangi biaya operasional seperti transport dan konsumsi. (3). Gaji dikurangi seluruh kebutuhan pokok diri dan keluarga dan lebihnya dikeluarkan zakatnya.

4. Kalau nishab dihitung setelah kebutuhan pokok maka tak semuanya ASN wajib zakat. Mengingat gajinya masih banyak yang sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga dan inflasi yang terus menggerogoti.

5. Jika zakat menjadi beban ASN muslim saja berarti ada dua beban sekaligus bagi warga muslim : pajak dan zakat. Ini ketidakadilan “haqiqi” antar warga negara karena ada beban yg lebih besar kepada sebagian, karena dasar agamanya yang pelayanannya sama dengan yang hanya bayar pajak.

6. Usul: Zakat itu sekaligus pajak. Yakni pajak yang dibayarkan itu diambil oleh BAZNAS/Lazis sebesar 2,5 persen sebagai pajak dari ASN Muslim. Sehingga kewajiban seluruh warga negara sama tapi yg muslim dapat menunaikan kewajiban agama. Inilah ruh dari Sila pertama Pancasila.

7. Usul: Zakat menjadi pendapatan negara. Yakni, orang dapat memilih antara membayar zakat di lembaga resmi atau membayar pajak kepada lembaga negara. Sehingga bukti bayar zakat atau sadekah itu bisa digunakan sebagai bukti bayar pajak bukan pengurang pajak.

8. Sementara ini UU Amil Zakat (23/11) hanya mengatur amilnya bukan muzakki atau penggunaanya kepada mustahiq. BAZNAS/LAZ mengumpulkan dana umat secara sukarela yang hasilnya tak maksimal. Karena zakat hanya pengurang kewajiban pajak bukan sebagai pajak.

9. Perlu memaksimalkan fungsi BAZNAS/LAZ dengan cara mewajibakan seluruh warga yang wajib zakat membayarnya di lembaga itu dengan jaminan bahwa yang dibayarkan sebagai pajak dan sekaligus sesuai dengan ketentuan syariah dan konsep pemerataan ekonomi.

10. Kementerian Agama RI tak perlu Perpres kalau hanya himbauan saja karena UU-nya sudah ada dan biasanya tak efektif dan tak terlaksana. Seruan dan himbauan itu cukup Ormas atau Ulama. Pemerintah diharapkan menerbitkan aturan yang bisa tegas dan dapat memberi sanksi.

11. Mari tata ulang UU zakat, konsep pendapatan negara dan bagaimana zakat menjadi instrumen kesejahteraan umat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.[]

Tinggalkan Komentar