Netizenokrasi adalah fenomena dimana warganet menjadi pemain penting dalam mengendalikan arus opini publik

Jakarta, Jurnalpublik.com – Melihat perkembangan dan kompetisi media saat ini, hampir dipastikan tak ada satu mediapun yang mampu memonopoli wacana publik. Meskipun arus utama wacana masih dikuasasi oleh media audio-visual macam televisi, tapi dominasi ini tidak bertahan lama setelah masyarakat mengenal dan menjadi pemain utama di media sosial. Otomatis, stereotype  yang acap dibangun oleh media arus utama, akan segera buyar dan bias tatkala media sosial telah menjadi salah satu kekuatan penting di panggung demokrasi.

Kondisi ini tidak lain berkat lahirnya era keterbukaan dan demokratisasi. Pasca reformasi, publik Indonesia seolah menggila untuk bersuara. Seakan tak ada lagi batasan yang membuat mereka bungkam. Era kebebasan inilah yang kemudian menjelma bak dua mata pisau, disatu sisi memberikan dampak positif, disisi lain juga memberikan dampak negatif.

Bahasa baru

Ditinjau dari sudut pandang politik, kita faham bahwa peguasaan terhadap wacana adalah salah satu domain penting dalam politik. Wacana yang bersemayam dalam alam fikiran masyarakat ini akan menjelma menjadi opini publik: sebuah informasi yang diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan untuk menentukan pilihan dan keberpihakan.

Arus informasi ini tidak lepas dari peran bahasa yang bertransformasi menjadi beberapa bentuk. Pertama menjadi bahasa audio atau bahasa lisan, sesuatu yang diucapkan oleh mulut sebagai perwakilan dari hati dan alam pikiran. Kedua menjadi bahasa aksara, apa yang kita suratkan lewat writing activity yang berbentuk gagasan dan ide. Ketiga, Body language berupa gesture, gimmick, dan ragam ekspresi tubuh lainnya. Dan keempat berupa visual yang biasa kita jumpai dalam bentuk art design, fashion, foto dan sebagainya.

Bahasa inilah pada akhirnya menciptakan pola komunikasi baru dalam masyarakat, terutama pada warga masyarakat internet atau biasa disebut dengan netizen. Transformasi bahasa ini menjadi intrumen penting dalam melakukan komunikasi massa dan propaganda politik.

Oleh karena itu, penguasaan terhadap komunikasi massa dan propaganda menjadi salah satu cara efektif untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu atau masalah publik.

Di negara demokratis, media dan partai politik barangkali bisa saja melakakukan kampanye dan beragam kegiatan hagemonik lainnya. Namun, bagi masyarakat sipil yang melek media dan aktif di media sosial, upaya hagemonik ini tidak akan berhasil.

Hagemoni media mainstream saat ini hanya menyasar ke tiga kelompok besar, yaitu masyarakat daerah terpelosok yang sulit mengakses informasi kecuali melalui TV dan Koran. Dan masyarakat golongan tua yang tidak sempat mengenyam pendidikan di zaman ini. Selebihnya ada juga kelompok masyarakat yang non-partisan, mereka yang tidak terikat dengan prinsip pergerakan tertentu dan bersikap skeptis (acuh) terhadap sebuah isu, namun bersikap spontan manakala terdesak untuk menentukan pilihan. Bisa dikatakan mereka adalah bagian dari swing voters.

Berdemokrasi bukan hanya soal milih dan dipilih, ia mencakup segala hal yang berhubungan dengan sistem kenegaraan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, kebebasan, dan prinsip lainnya. Sehingga tulisan ini, akan berfokus pada satu fenomena dimana media sosial telah menjadi panggung demokrasi bagi masyarakat sipil.

Netizenokrasi

Dalam demokrasi, kuasa dan daulat atas sebuah negara ada ditangan rakyat. Dengan demikian, negara bertanggungjawab kepada rakyat. Kedati begitu, tidak sepenuhnya peran membangun bangsa ini menjadi domain kerja penyelenggara negara semata. Dalam hal ini peran rakyat menjadi pemain penting dalam mendorong perubahan sosial. Begitu juga dengan media yang juga menjadi bagian tak terpisah dalam iklim demokrasi kita.

Era media telah menciptakan keseimbangan baru bagi masyarakat Indonesia. Ditopang oleh komposisi penduduk dengan konektivitas yang tinggi dan didominasi oleh angkatan muda, serta tingkat melek media dan teknologi terbilang tinggi, pada akhirnya membentuk struktur masyarakat yang kritis (critical society).

Critical society ini adalah bentukan dari sinergi tiga elemen penting yaitu, masyarakat terdidik, masyarakat terkoneksi, dan masyarakat demokratis. Sehingga critical society ini perlu mendapat panggung politik yang lebih luas dan independent. Ruang itulah yang kita sebut dengan Netizenokrasi. Dimana publik dapat membentuk opini dengan beragam versi dan argumentasi tanpa framing media mainstream dan hagemoni politisi.

Dalam Netizenokrasi ini, peran media sosial sangat signifikan berpengaruh ketimbang perusahaan media mainstream sekalipun itu berbasis online. Berdasarkan survey CSIS terdapat 54,7% generasi milenial Indonesia menggunakan instragram, 81,7% menggunakan facebook, dan 70,3% melakukan komunikasi dengan Whatsapp.

Berkat agregasi media ini, kita telah berulang kali menemukan beragam persitiwa penting berkaitan dengan aktivitas sosial politik. Mialnya kampanye politik via youtube, sebar petisi online via facebook, viral video di instagram, trending topic di twitter. Sehingga mempengaruhi dua ruang pikiran: pikiran publik yang berasosiasi dengan persepsi publik terhadap suatu fenomena, persitiwa serta kebijakan, dan pikiran politik (eksekutif dan legislatif) yang berasosiasi dengan kebijakan negara secara eksekutif maupun legislatif, dalam bentuk pembangunan maupun perundangan

Namun, layaknya sebuah panggung politik, netizenokrasi juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan membludaknya aktivis medsos yang berasal dari beragam kalangan dan pemikiran. Sehingga kerap membuat kegaduhan di akar rumput. Mulai dari permainan hoax, provokasi, hingga ujaran kebencian. Untuk itu, menjadi pemain penting dalam netizenokrasi dibutuhkan kedewasaan, kewarasan, dan daya jelajah intelektual yang tinggi.

Era digital ini telah mengantarkan kita pada ruang demokrasi digital yang memudahkan tersalurnya akses aspirasi. Baik aspirasi dalam konteks gagasan dan ide, maupun aspirasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan kritik dan protes. Pada akhirnya netizenokrasi yang di dominasi oleh kawula muda ini, tetap harus bertransformasi menjadi pastisipasi politik di panggung politik yang sesungguhnya. Baik sebagai pegiat gerakan politik ekstraparlemen maupun politik parlementer. Anak muda mesti mendapat panggung yang lebih luas untuk mendedahkan ide-ide dan energi perubahannya. Bukan sekedar berbicara di media sosial, apalagi terjebak pada perdebatan yang tak subtantif di dalam kubangan hoax yang melelahkan.

Tinggalkan Komentar