ilustrasi ekstraparlemen pixabay.com

Jakarta, Jurnalpublik.com – Dalam seminggu ini, Instagram Story saya disibukkan dengan polling sederhana yang berhubungan dengan dunia politik. Melibatkan lebih dari 2600 followers dengan rerata jumlah viewers 300-400 orang, membuat saya cukup percaya diri untuk melakukan survey yang terkesan kecil-kecilan ini. Tema pertanyaan yang saya buat cukup beragam. Mulai dari Polling Pilkada, Politik Uang, Politik Identitas, gagasan politik, media kampanye, hingga head to head Calon Gubernur Lampung.

Artikel ini akan mendedah 3 tema umum yang menurut saya sangat menarik untuk didiskusikan. Seperti kita ketahui, media sosial, uang, dan agama merupakan variabel yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Selain dekat, media, uang dan agama disinyalir menjadi tema yang sensitif di tiap gelaran pilkada, pileg, dan pilpres.

Media Kampanye

Pertama, Media Kampanye. Polling ini via a vis antara media konvesional dan media sosial. Media konvesional meliputi baliho, spanduk, radio, TV, buletin, dan bentuk lainnya. Sementara media sosial, berupa Instagram, FB, Youtube, dan lainnya yang biasa kita temui.

Data yang dihasilkan cukup signifikan menunjukkan media sosial 80% dinilai efektif untuk kampanye politik. Di mata pengguna media sosial, wajar jika banyak yang memilih medsos lebih efektif untuk kampanye politik. Namun, di lapangan, seperti yang kita ketahui, media konvensional seperti spanduk dan baliho masih sangat sering kita jumpai dimana-mana. Bahkan sepanjang pengamatan penulis saat perjalanan pulang kampung menelusuri Jalan Lintas Timur dari kota Bandar Lampung ke kota Palembang, bejibun spanduk/baliho yang bertebaran di pinggir jalan. Bahkan di tengah kota yang kita ketahui tingkat pengguna internetnya terbilang tinggi.

Salah satu viewers memberikan komentar di polling yang saya share, “Lebih banyak orang meluangkan waktu dan mendapat info dari medsos daripada TV atau koran. Medsos lebih praktis dan murah. Tapi gak tau yah dilapangan kan masyarakat masih suka hiburan dan duit. Apalagi di kampung yang akses internetnya rendah”. Ujar akun @badrirahmatulloh.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif For Transformation Studies (Intrans), Andi Saiful Haq yang mengatakan, “pemanfaatan medsos sebagai sarana kampanye politik ternyata lebih efektif. Sebab, ide dan gagasan politik bisa langsung di respon dan masyarakat bisa langsung menanggapinya”. Dikutip geotimes.com.

Pendapat berbeda disampaikan oleh akun @danangwonglampung yang berkomentar, “Untuk kalangan citizen, medsos sangat efektif untuk kampanye politik. Namun jika dihadapkan dengan kondisi dilapangan yang beragam, media konvesional lebih dekat dengan masyarakat. Apalagi jika calon yang berkampanye memberikan sesuatu kepada calon pemilih” Papar Danang yang juga sering terlibat dalam survey politik.

Meski demikian, penggunaan media sosial dan media konvensional dalam kampanye tetap akan dilakukan oleh para kontestan meskipun media sosial dinilai lebih efektif. Sesuai dengan tutuntan zaman. Kedua media ini bisa berjalan beriringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Politik Uang

Kedua, politik uang. Politik transaksi dan jual beli suara memang sudah menjadi rahasia umum yang lazim digunakan politisi untuk mendulang suara. Masyarakat biasa menyebutnya serangan fajar. Baik itu dalam bentuk tunai, maupun bantuan sembako. Polling ini hanya menawarkan dua opsi jawaban: Masih Efektif atau Tidak Efektif – Politik Uang dalam mendulang suara pemilih.

Polling menunjukkan 54% viewers menjawab Politik Uang masih efektif untuk mendulang suara pemilih. Namun, selisih ini tidak jauh dengan 46 % pilihan ‘tidak efektif’. Angka ini menimbulkan ‘kegamangan’ untuk disimpulkan pada satu pilihan: ‘Apakah memang benar-benar efektif atau tidak’.

Praktik politik uang ini menyebabkan mahalnya biaya politik. Dalam rilis tirto.id Hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan untuk menjadi walikota/bupati dibuthkan biaya Rp20 hingga 30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar Rp20 sampai 100 miliar.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) politik uang menjadi salah satu bahaya laten dalam perhelatan Pilkada. Poltik uang ini terjadi dalam beberapa bentuk, seperti mahar politik, biaya kampanye, serangan fajar, suap dan jual beli kursi. Dalam penelitian ini lebih menitik-beratkan pada serangan fajar. Mengingat praktik serangan fajar ini langsung bersentuhan dengan calon pemilih. Berbeda dengan praktik lainnya yang berputar dilingkungan elit politik saja.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 65,27% masyarakat menganggap membagikan uang atau barang saat pilkada adalah tindakan yang tidak wajar. Bahkan dalam lingkup keluarga, dulu masyarakat menilai wajar mengajak anaknya berkampanye untuk mendapat banyak uang, sekarang tidak lagi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik BPS M. Sairi Abdullah dikutip katadata.co.id.

Komentar lainnya dari akun @fitma.Indrawan yang memilih politik uang tidak efektif dalam mendulang suara pemilih, ia mengatakan, “masyarakat sudah cerdas, sekarang kan terkenal jargon ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya’. Kalau masyarakat kompak, kita rame-rame abisin politisi kayak gini. Bukan gak ngaruh sih, tapi sudah gak signifikan kayak dulu lagi’. Ujarnya.

Sementara itu, akun @rinudewantara menilai politik uang masih efektif, “kemiskinan yang terbilang tinggi, bukan tidak mungkin membuat masyarakat kita menerima apa aja yang ditawarkan politisi, bahkan jika itu harus menggadaikan idealisme mereka. Jadi politik uang masih efektif dalam memungut suara pemilih, terutama masyarakat miskin”. Ujarnya.

Di komentar lain, seorang viewers memberikan komentar yang unik dan jenaka, “Saya pilih masih efektif. Biar politisi yang baca survey ini tetap kasih kita uang atau gula. Kita jebak aja. Kan lumayan buat keperluan dapur”. Ujar Akun @abadi_mansurni sambil memberikan emot tertawa lepas.

Simpulannya, politik uang akan tetap menjadi praktik politik yang menggiurkan tiap kali kontestasi politik berlangsung. Terlepas apakah masih efektif ataupun tidak.

Faktor Agama

Ketiga, Agama. Saat ini sedang ramai perbincangan tentang politik identitas yang bermotif agama. Beberapa waktu lalu saya juga sempat merilisnya di jurnalpublik.com (lihat: https://www.jurnalpublik.com/2018/01/16/memaklumi-politik-identitas/). Meski demikian, politik agama masih multitafsir dan belum menemukan satu kesepakatan makna di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar agama berpengaruh terhadap pilihan politik. Polling menunjukkan 87% viewers menjawab ‘Ya’ faktor agama berpengaruh terhadap pilihan politik mereka. Sementara 13% vierwers menjawab ‘Tidak’.

Dominasi agama ini selaras dengan hasil riset Pew Research Center pada 2015 mensurvey pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di beberapa negara. Riset ini menunjukkan angka 95% orang Indonesia meyakini agama berperan penting di berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Berbeda dengan China yang hanya 3% masyarakatnya menilai agama berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Politik agama, menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjukkan keberpihakan politik. Sebagai contoh, Aksi 212 menjadi bukti bahwa identical awareness efektif untuk mendulang massa. Ini trend positif jika dihubungkan dengan naiknya nilai religiusitas masyarakat kita. Namun, politik identitas ini kerap dituding cikal bakal intoleransi dan perpacahan bangsa.

Disisi lain, berdasarkan survey yang dilakukan PolMark di Pilkada DKI yang lalu, Eko Bambang Subiantoro mengatakan, “agama memang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Anies-Sandi. Namun itu bukan faktor utama. Misalnya karena faktor antikorupsi, dan mampu menyelesaikan masalah dengan programnya.” Ujarnya dikutip republika.co.id.

Sementara itu, Salah satu viewers yang memilih faktor agama berpengaruh terhadap pilihan politiknya mengatakan, “kalau milih orang yang gak jelas agamanya ngeri-ngeri gimana gitu. Bukan apa-apa, yang paham agama saja masih bisa korupsi apalagi yang gak jelas. Apalagi dalam islam, memilih berdasarkan preferensi agama itu kan perintah bagi orang-orang yang beriman. Harapan kita kalau memilih orang yang beriman mudah-mudahan kebijakannya juga pro-keummatan”. Komentar dari akun @akbar051216.

Media sosial adalah ruang dialektis dan panggung yang praktis untuk melakukan kampanye politik. Sementara uang merupakan political capital yang mahal dan menjadi kekuatan para politisi kita yang gagal mendesain gagasan.

Sedangkan politik identitas seperti agama, acap dituding sebagai dagangan politik yang menodai hakikat agama. Padahal memilih berdasarkan preferensi tertentu (agama, suku, kekerabatan, kedekatan lainnya) adalah wajar selagi itu tidak memicu konflik dan perpecahan bangsa. Ketiganya merupakan fenomena dalam politik kita yang mesti disikapi dengan bijak dan cerdas.[]

1 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar