Ilustrasi

Jakarta, Jurnalpublik.com – Kemutakhiran sistem politik Indonesia sudah saatnya beralih ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini bukan berarti perjalanan demokrasi kita berjalan mulus tanpa cacat. Tentunya masih begitu banyak catatan-catatan yang perlu dievaluasi untuk mewujudkan performa politik Indonesia yang efektif.

Diskursus mengenai tingkatan demokrasi ini tidak lain agar kualitas berpolitik kita naik kelas dan bertarung pada level yang sesuai dengan tuntutan zaman. Level itu saya sebut ideable. Yaitu level politik yang diusung dan diperankan oleh para pengide dan penggagas pembangunan “tingkat lanjut”, serta politisi dan partai politik yang menjual gagasan bukan sekedar figuritas, apalagi politik transaksional.

Level ideable yang saya maksud ini berbicara tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah image atas kinerja politik. Sejauhmana sistem dan pelaku politik bekerja, dengan output kebijakanlah kita menilai.

Wacana-wacana lama yang ketinggalan zaman sudah saatnya diformulasi ulang. Bukan dalam artian ditinggalkan dan tak dikerjakan, Tetapi ditambah dengan gagasan-gagasan baru yang memberikan dampak pembangunan signifikan baik secara fisik maupun sosial.

Kontrak atau tawaran politik yang biasa kita lihat dibaliho-baliho, seperti wacana jalan mulus, berobat dan sekolah gratis, kota bersih, keamanan, listrik masuk desa dan kebutuhan dasar lainnya seharusnya tidak lagi menjadi dagangan politik yang menggiurkan di zaman ini. Meskipun kita semua tahu, pembangunan di berbagai daerah belum merata dan seimbang sesuai kebutuhan.

Jika kita tak segera beralih ke wacana baru, dikhawatirkan ide pembangunan agar berjalan ditempat. Masyarakat akan terus besuka cita atas dibangunnya jalan mulus dan berselfie ria di atas flyover yang baru selesai dibangun. Sementara pemerintah berpuas diri dan bangga akan kinerjanya, yang sebetulnya jika dibandingkan dengan daerah lain belumlah apa-apa.

Idealnya ide-ide lama ini berlaku di era sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Dimana pada saat itu negeri ini sedang mengalami perkembangan politik tingkat awal dan belum banyak wilayah yang terpenuhi kebutuhan publiknya.

Perubahan arus politik yang cenderung kepada pemenuhan kualitas hidup dan eksistensi publik ini seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam mewacanakan kebijakan publik dan pembangunan.

Saat ini publik butuh ruang aktualisasi diri dan eksistensi atas kreatifitas mereka. Ini merupakan kebutuhan tertinggi yang harus dipenuhi sebagaimana yang diungkapkan Abraham Maslow, setelah urusan makan, rasa aman, cinta, dan penghormatan, manusia butuh ‘pengakuan’.

Penguatan civil society menjadi agenda yang sangat penting di era ini, setelah di era sebelumnya kita masih terjebak pada masalah ketidakstabilan sosial-politik.

Di era ini komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk terdidik dan melek terknologi informasi, serta menerima demokrasi secara terbuka. Bukan masyarakat buta huruf yang mudah ditipu dan tidak demokratis. Sehingga arah kebijakan publik semestinya naik level ke tingkatan yang lebih kompatibel dengan komposisi penduduk tersebut.

Level wacana

Ideable dapat dijadikan standar dalam memilah apakah seseorang calon pemimpin yang akan datang memiliki visi atau tidak. Bukan sekedar janji-janji politik yang saban muncul tiap kali kontestasi politik bergulir tanpa inovasi.

Di tempat saya tinggal saat ini misalnya, di provinsi Lampung, agregasi ide dan figurasi tokoh politik masih berputar dilingkaran orang-orang lama dan ide-ide lama. Sehingga opsi yang ditawarkan ke masyarakatpun tak jauh-jauh dari apa yang ditawarkan pada lima atau sepuluh tahun yang lalu.

Untuk itu kita butuh pemimpin alternatif. Dalam artian bukan alternatif yang terjebak pada frase “pemimpin muda” atau “pemimpin baru”. Tetapi pemimpin yang membawa alternative yang lebih segar dan dinamis.

Selain pemimpin alternatif ideable. Masyarakat Lampung khususnya, dan pada umumya di daerah lain di Indonesia juga harus menggeser paradigm lama ke paradigm baru yang lebih segar dan berkelas. Bukan lagi janji-janji murah yang siapapun terpilih bisa melakukan itu. Selera masyarakat harus berubah seiring semakin kompleksnya kebutuhan hidup dan berubahnya zaman.

Format pembangunan ‘Tingkat Dasar’ harus ditambah dengan format pembangunan ‘Tingkat Lanjut’, lebih-lebih mengarah ke ide pembangunan ‘ekspansif’. Ide-ide seperti pengembangan budaya, pasar hasil kerajinan, ruang terbuka hijau, taman kota, gelanggang olahraga, perpustakaan, museum, panggung kreasi, perluasan akses pendidikan tinggi, ruang kreatifitas dan lainnya merupakan contoh diantara banyaknya kebutuhan masyarakat di zaman ini yang tentunya harus ditawarkan dalam format pembangunan yang ideable.

Selebihnya, dalam format pembangunan ekspansif, pembangunan mesti mengarah pada bagaimana potensi daerah dapat dikembangkan dan dikenal oleh publik luas, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti sektor pariwisata dan kearifan lokal lainnya yang dapat dijual di pasar domestik dan luar negeri.

Untuk mewujudkan itu, tentu kita membutuhkan rentang waktu yang panjang dan bertahap. Terlalu naif jika mengharap format pembangunan semacam ini terjadi seketika setelah terpilih pemimpin baru. Namun setidaknya sudah saatnya ada pemimpin alternatif yang mulai berbicara dan mengajak masyarakat untuk berfikir ideable.

Peran gerakan sosial

Keseimbangan demokrasi tidak lepas dari peran gerakan masyarakat sipil sebagai pilar utama. Penghantar arus antara elit politik dan alit publik adalah gerakan sosial.

Dalam menciptakan suasana politik yang ideable peran gerakan sangat dibutuhkan, seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire, yaitu menciptakan lingkaran penyadaran, menicptakan pendidikan penyadaran, aksi-aksi kultural, dan pendidikan hak-hak bernegara.

Dalam kondisi ini peran gerakan tidak hanya mengontrol praktik desentralisasi pemerintahan yang cenderung korup dan premanistik di tingkat daerah. Juga memberikan tawaran ide yang konstruktif dan mampu direalisasikan dalam format pembangunan tingkat lanjut.

Prof. James Davis menerangkan, bahwa kehadiran gerakan sosial tidak lain karena reaksi atas ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi.

Berangkat dari ide-ide dan gagasan itulah, gerakan sosial menjadi konvektor masyarakat ke pemerintah dan swasta, agar terpenuhinya hak-hak publik yang dicita-citakan.

Mansur Fakih menerangkan, gerakan sosial akan hidup manakala masyarakat menyadari dan mengusahakan kepentingan dasar yang ingin dipenuhinya. Oleh karenanya, peran gerakan amatlah penting dalam “menaikkan selera” pembangunan dengan mendorong perubahan persepsi dan paradigma dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang diejawantah dalam bentuk kebijakan publik berdasar pada ide-ide yang diusung oleh masyarakat melalui organisasi gerakan sebagai penghantar arusnya.

Demokrasi adalah instrumen penting dalam membangun performa politik ideable di Indonesia. Harapannya, performa ini bukan sebatas wacana. Tetapi juga terejawantah dalam bentuk program dan kebijakan publik yang mampu memenuhi hak warga, serta membawa perubahan pembangunan ke tingkatan yang lebih tinggi.

 

Tinggalkan Komentar