Penandatanganan Mosi Tidak Percaya

Jakarta, Jurnalpublik.com – Hari ini beredar di WhatsApp undangan terbuka pemberian Mosi Tidak Percaya BPH DPD PKS Kota Makassar terhadap DPP PKS. Undangan terbuka tersebut diperuntukan kepada pengurus DPC, DPRa dan seluruh kader PKS se-Kota Makassar. Perihalnya adalah menolak rekomendasi DPP PKS terkait pengusungan pasangan Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Dalam undangan terbuka tersebut tertera beberapa alasan mosi tidak percaya DPD PKS Kota Makassar terhadap DPP PKS, diantaranya adalah:

  1. Telah terjadi inkonsistensi DPP PKS dalam proses pengambilan keputusan pilkada Makassar, dimana suara dari daerah yang berkepentingan langsung dengan pilkada sama sekali tidak diperhatikan.
  2. Keputusan DPP telah mencederai semua proses yang dilakukan dari bawah sebagai suatu sistem yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai kader.
  3. Tidak ada dalam juklak pilkada PKS yang pernah disosialisasikan kepada struktur DPD PKS Kota Makassar yang melarang untuk mengusung kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan (independen).
  4. DPD PKS Kota Makassar menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum DPW PKS Sulawesi Selatan Bpk Mallarangan Tutu, yang cenderung tertutup dan tidak banyak melibatkan DPD PKS Kota Makassar dalam pengambilan keputusan terkait Pilkada Kota Makassar.

Surat terbuka tersebut disetujui oleh Hasan Hamido, selaku Ketua Umum DPD PKS dan Mudzakkir Ali Djamil selaku Sekretaris Umum DPD Kota Makassar.

Di Jawa Tengah beredar surat terbuka yang ditulis oleh kader PKS yang diperuntukan kepada Anggota Majelis Syuro PKS dan Ketua DPD PKS Koto Semarang.

Surat terbuka tersebut mempertanyakan pergantian posisi ketua DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi yang tidak melalui persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Proses Musyawarah Wilayah yang harusnya dilakukan DPP PKS tidak terjadi dalam keputusan pergantian ketua DPW PKS Jawa Tengah tersebut.

Kader PKS tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ketua DPW PKS Jawa Tengah tidak menggunakan prinsip pelaksanaan organisasi yang baik. Bertentangan dengan Bayanat DPP PKS bidang Kaderisasi tanggal 11 Januari 2016, bahwa setiap kader harus tertib melaksanakan, membaca, dan memahami AD/ART.

Kader PKS tersebut juga menyebutkan bahwa Kamal Fauzi adalah kader yang amanah, sehat dan loyal terhadap PKS, sehingga tidak ada alasan mendesak untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Menurutnya, pergantian ketua harus melalui proses muswil karena tidak dalam masa masa darurat, dan ketua masih bisa menjalankan amanah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.