Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief, SH, MH saat menyampaikan pengumuman menangnya Fahri Hamzah dalam Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta

Jakarta, Jurnalpublik.com – Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta telah memutuskan DPP PKS harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua lembaga legislatif Senayan. DPP PKS juga dikenai sanksi imateril harus membayar Rp30 Milyar. Hal ini diumumkan oleh Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief, SH, MH kepada wartawan, Kamis (14/12).

Menanggapi hal tersebut Ahli Hukum Tata Negara DR. Irman Putra Sidin, SH, MHum menyampaikan pandangannya tentang kasus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan partainya sendiri yaitu PKS.

“Jika fahri Hamzah menang di pengadilan, maka semua upaya politik untuk memberhentikan FH di DPR juga harus berhenti” tegas Irman.

Irman menjelaskan jika Fahri Hamzah kalah di pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsje), maka mekanisme aturan di DPR adalah melaksanakan rapat paripurna untuk meminta persetujuan apakah Fahri Hamzah diberhentikan atau tidak. Jika rapat paripurna memutuskan untuk tidak berhenti maka Fahri Hamzah tetap menjadi pimpinan DPR meskipun pengadilan menyatakan – misalnya – pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS adalah sah karena semua harus berakhir di paripurna.

Ahli hukum dari Law Firm Sidin Constitution ini juga menjelaskan bahwa pimpinan DPR dipilih oleh paripurna dan diberhentikan oleh paripurna. Konstruksi UU MD3/2017 sama dengan konsepsi posisi presiden sebagai elected official (pejabat yang dipilih melalui pemilu). Mekanisme pemberhentian presiden tergantung paripurna MPR bukan hasil sidang MK

“Jadi, Jika presiden melanggar konstitusi, lalu DPR sampai pada mengambil tindakan Hak Menyatakan Pendapat, dan MK kemudian bersidang bahwa presiden telah melanggar konstitusi, pemberhentian presiden bukanlah oleh MK, tapi dilemparkan ke MPR. Jika MPR memutuskan melalui suara terbanyak, presiden tak perlu diberhentikan, maka meski putusan MK presiden bersalah melanggar konstitusi, tetap presiden tak bisa dilengserkan” Lanjut Irman menjelaskan.

Menurutnya, jika putusan MK bahwa presiden tidak melanggar konstitusi, maka upaya politik di DPR berhenti. Demikian pula domain pemberhentian pimpinan DPR hanya oleh paripurna. Jadi seandainya Fahri Hamzah kalah pun di pengadilan, belum tentu bisa membuat Fahri berhenti sebagai pimpinan karena tergantung putusan paripurna.

“Dalam hal jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka parpol tidak boleh lagi melakukan upaya politik di DPR dan mengabaikan putusan pengadilan” tegas Irman

Setelah kalah di Pengadilan Tinggi Jakarta, PKS memutuskan tetap melanjutkan untuk mengajukan kasasi di MK perihal pemecatan Fahri Hamzah.

Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta yang memenangkan Fahri Hamzah.

“Fahri jangan terlalu bangga. Bukan sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja jangan bahagia dulu. Karena otomatis kami akan kasasi. PKS akan kasasi ke MA. Bisa jadi di kasasi justru PKS yang menang,” kata Zainudin saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (15/12)

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah  mempersilahkan pihak PKS untuk mengajukan kasasi. Meskipun demikian, Fahri Hamzah mengingatkan kepada elit PKS agar tidak menggunakan partai untuk emosi dan dendam pribadi, sebab akan membuat partai menjadi hancur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.