Archipelago Indonesia

Jakarta, Jurnalpublik.com – Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.

Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:
1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan
3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Laut Kita Hari Ini

Masalah kelautan terbesar kita hari ini adalah reklamasi teluk Jakarta, karena mengancam keamanan laut Jakarta yang tentunya akan mengancam keamanan masyarakat Jakarta. Selain itu reklamasi teluk Jakarta juga memicu terbelahnya masyarakat di teluk Jakarta karena reklamasi tersebut dibangun untuk masyarakat elit Jakarta yang pastinya mengorbankan masyarakat pinggiran, yaitu nelayan teluk Jakarta.

Reklamasi atau kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan telah dilakukan di Ibu Kota sejak 1980-an.

Beberapa contoh wilayah yang merupakan hasil reklamasi yakni permukiman mewah Pantai Mutiara, kawasan industri dan rekreasi Ancol, serta permukiman mewah dan bangunan komersial Pantai Indah Kapuk.

Meskipun menuai pro dan kontra, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menjalankan program perluasan daratan tersebut dengan mengedepankan keuntungan ekonomi.

Namun dari sisi lingkungan, pakar Oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mencatat beberapa dampak negatif reklamasi seperti peningkatan sedimentasi (pengendapan material) sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan dan penurunan kecepatan arus sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar.

Dan kini reklamasi terus berlanjut dengan reklamasi pulau buatan teluk Jakarta yang rencananya akan dibuat 17 pulau. Ini merupakan bencana besar bagi nelayan teluk Jakarta.

Pulau-pulau reklamasi yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pantai telah menjauhkan ikan yang menjadi sumber kehidupan nelayan teluk Jakarta.

Semakin keruhnya air laut oleh pasir dan material pembangunan pulau diyakini menjadi penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan para nelayan hingga lebih dari 50 persen.

Jika sebelum reklamasi seorang nelayan bisa menjaring dua hingga tiga ton ikan dalam sehari, kini mereka hanya mampu membawa pulang satu atau dua kuintal ikan.

Beberapa waktu yang lalu gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, menarik Raperda tentang Rencana Tataruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Ini adalah kabar gembira bagi nelayan Jakarta. Kita berharap kabar gembira ini dapat terus berlanjut dan tidak berhenti disini, kita berharap ini bukan hanya angin lalu bagi nelayan teluk Jakarta. Kita berharap ada langkah-langkah kongkrit pemerintah untuk memperhatikan kemakmuran nelayan teluk Jakarta kedepannya.

Mari sambut Hari Nusantara 13 Desember 2017, kita jaga tanah air kita, kita jaga laut Indonesia.

Tinggalkan Komentar