Diskusi Publik Mendorong Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas / Zahra Jurnalpublik

Jakarta, Jurnalpublik.com – Sampai dua periode legislatif sejak gagasan RUU Migas di DPR RI, kepastian hukum dari satuan kerja yang menangani investasi hulu migas di Indonesia belum juga dapat terselesaikan. Hal ini menjadi sorotan utama dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Kepala Bidang Energi PP KAMMI, Barri Pratama mengatakan faktor tersebut yang menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah KKKS dan sedikitnya peminat lelang wilayah kerja (WK) Migas dan hilangnya kepercayaan investor.

“Faktor utamanya masalah regulasi, utamanya UU Migas yang tak kunjung selesai hingga membuat investor ragu. Kalau alibinya karena harga minyak yang turun, itu bukan faktor utama, buktinya di negara lain walau kondisi harga minya lagi turun, tapi KKKS mereka meningkat,” kata Barri dalam agenda diskusi publik dengan tajuk Mendorong Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas Indonesia di Jakarta, Senin (4/12)

Atas kondisi tersebut, Barri meminta DPR untuk segera menyelesaikan proses revisi UU Migas di DPR agar tidak kehilangan banyak kesempatan untuk pengembangan sektor migas di Indonesia.

Hal ini diamini oleh Anggota Komisi VII DPR, Harry Purnomo yang turut menjadi narasumber dalam acara diskusi tersebut. Menurutnya, meski DPR pada dasarnya tidak bisa ditarget untuk penyelesaian, tetap harus memiliki rencana deadline agar anggota dewan termotivasi untuk bekerja dengan lebih cepat.

Harry Purnomo melanjutkan, gagasan legislatif untuk mengatur persoalan migas ini salah satunya adalah membentuk holding migas yang akan membawahi satuan – satuan kerja migas.

“Holding Migas ini memang terkesan boros, namun akan menghindari banyak hal yang kontraproduktif” ujar Harry Purnomo.

Semangat UU Migas, menurut Harry berdasarkan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33.

“Karena kita menjalankan amanat UUD, maka ketita berbicara tata kelola migas, maka terlebih dahulu harus mengkondisikan ketatanegaraannya” jelas Harry.

Sementara Serikat pekerja SKK Migas, Bambang Dwi Djanuarto juga berharap agar revisi UU Migas tersebut segera rampung untuk memberikan kepastian bagi pekerja, sebab selama ini lembaga penganti BP Migas itu, hanya memiliki status sementara.

Dwi meminta pada RUU itu agar DPR membahas hak-hak pekerja lembaga SKK Migas dan tidak menelantarkan para pekerja.

“Kita berharap RUU ini segera rampung agar memberi kepastian bukan hanya pada investor, tapi juga kepada karyawan di SKK Migas,” pungkas dia.

Tinggalkan Komentar