Jakarta, Jurnalpublik.com – Setelah sebelumnya saya menulis catatan dan posting mengenai latar belakang pendidikan pemimpin negara di eropa. Kawan saya, Imam Safingi mencolek di linimasa dan mengajak kolaborasi untuk memetakan latar belakang pendidikan Gubernur di Indonesia. Kenapa Gubernur? Karena kalau Bupati/Walikota terlalu banyak, itu aja alasannya.

Saya mengumpulkan data melalui internet, kebanyakan dari profil di wikipedia. Mayoritas bisa saya dapatkan dengan tepat, sebagian tidak muncul dengan mudah dan perlu usaha lebih untuk memastikan. Singkatnya, gambar ini memberikan informasi profil pendidikan (S1) para Gubernur di Indonesia.

Terbanyak adalah latar belakang FISIP, termasuk di dalamnya alumni APDN/IPDN. Selanjutnya adalah yang berasal dari fakultas Hukum, Pertanian, dan Teknik; masing-masing empat Gubernur dan diikuti latar belakang pendidikan Agama/Syariah sebanyak 3 Gubernur. Kedokteran Hewan terdapat dua Gubernur dan beragam latar belakang lainnya masing-masing satu Gubernur.

Jika direkap berdasarkan ilmu pengetahuan alam/teknik dan sosial; maka 18 Gubernur dengan latar belakang ilmu sosial dan 13 Gubernur dengan latar belakang ilmu alam/teknik. Dua Gubernur berasal dari TNI/Polri dan satu Gubernur berijazah SLTA.

Melihat sebaran di atas, dapat dilihat ilmu sosial lebih banyak ketimbang ilmu alam/teknik. Jumlah yang serupa dengan para pemimpin di Eropa, meski di sana perbandingannya cukup ‘jomplang’.

Pada masa Soeharto, banyak Gubernur yang dengan latar belakang TNI/Polri; namun kini tinggal dua saja. Alumnus APDN tetap memiliki pengaruh, terutama para Gubernur yang merintis karir dengan menjadi birokrat.

Apa yang Indonesia bisa lihat dari peta ini setidaknya ada dua hal:

1. Ilmu sosial merupakan ilmu yang memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk lebih luwes terhadap rakyatnya. Mengelola rakyat tidak sesederhana mengelola gedung atau mesin, ia punya keunikan yang mana mereka dengan latar belakang ilmu sosial tampaknya lebih bisa mengelola potensi dan keunikan yang ada.

2. Meski ilmu sosial lebih banyak, para teknokrat juga terus bertambah memimpin negeri ini. Wajar, karena pendiri negeri ini adalah teknokrat. Para teknokrat memiliki keunggulan dalam mensistematika masalah, memetakan potensi dan kendala, dan kemudian membuat alur proses penuntasan isu dan melahirkan solusi.

Pilkada serentak akan berlangsung kembali tahun mendatang. Peta ini bisa berubah lagi setelahnya, sebagaimana di Jawa Barat tempat saya menetap, kompetisi kemungkinan antara arsitek, seniman, dan polisi; siapakah yang nantinya paling mampu meyakinkan pikiran dan merebut hati rakyat?[]

Ridwansyah Yusuf Achmad/Konsultan Senior, Indonesia Strategic Institute (INSTRAT)

 

Tinggalkan Komentar