Restrukturisasi Berbeda dengan Privatisasi

Sekitar tahun 2000 kita mungkin selalu menemukan alasan pemerintah yang mengatakan bahwa privatisasi BUMN adalah untuk restrukturisasi BUMN. Anggapannya bahwa buruknya kondisi BUMN adalah karena dikelola oleh pejabat pemerintah yang dicap korup, oleh sebab itu BUMN perlu diprivatisasi kata pemerintah.

Sampai hari ini di Indonesia, pejabat pemerintah adalah gambaran sebuah kebobrokan, korupsi dan ketidakmanajemenan. Pejabat pemerintah Indonesia seperti yang pernah dikatakan orang Jepang kepada Indonesia tahun 90-an, bahwa jika Indonesia ingin maju maka harus potong generasi atau harakiri masyarakat usia tua, karena keboborokan dan korupsi sudah menjadi napas buat mereka, dan itu dapat menular pada generasi mudanya, oleh sebab itu harusnya dilakukan potong generasi menurut mereka, saking akut dan tak terobati penyakit mental bangsa Indonesia ini.

Untuk sebuah penyakit mental yang akut bagi masyarakat Indonesia mungkin usul Jepang itu bisa dimaklumi. Tapi untuk restrukturisasi BUMN bukan privatisasi jawabannya.

Kepemilikan sebuah BUMN harusnya hanyalah milik rakyat, yang diwakili oleh negara. Negara dalam hal ini hanyalah perwakilan yang dititipkan oleh rakyat untuk mengelolanya. Dan hanya sebatas pengelolaan kewenangannya, harusnya. Sehingga tidak seharusnya dilakukan privatisasi BUMN.

BUMN Tidak Untuk Dijual

Begitupun jika BUMN ingin dijual, pemerintah tidak seharusnya melakukan itu. Karena BUMN yang merupakan milik rakyat harusnya memberikan keuntungan untuk rakyat, bukan untuk perorangan. Juga bukan alasan jika perjualan BUMN dilakukan untuk sebuah pembangunan infrastruktur. Masalahnya, pembangunan infrastruktur tak selalu menguntungkan rakyat. Jalan tol dibangun dengan menjual BUMN yang merupakan milik rakyat, pembangunannya mengambil sebagian jalan umum masyarakat sekitar, bahkan juga sampai menggusur masyarakat sekitar, lalu setelah jalan tol jadi masyarakat diminta membayar jika ingin melalui jalan tol yang uangnya masuk ke perseorangan bukan ke kas negara, logika apa yang harus dipakai masyarakat untuk sepakat dengan hal ini.

Pembangunan infrastruktur bukanlah selalu menjadi jawaban bagi kemajuan sebuah negara, berapa banyak contoh negara yang pembangunannya tidak maju pesat tapi negara bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya, aman negaranya, tertib masyarakatnya. Kebijakan pemerintahlah yang harusnya ditanamkan kepada masyarakat. Seperti kebijakan memakan permen karet di Hongkong yang membuat masyarakatnya menjadi tertib, atau kebijakan pembuangan sampah ke kali di Korea Selatan yang membuat negara menjadi bersih.

Tanah Indonesia Milik Rakyat Indonesia
Kita sudah pernah mengungkapkan ketidaksepakatan kita dengan privatisasi BUMN kepada pemerintah, mahasiswa dan masyarakat tahun 2000 turun ke jalan menyuarakan itu. Dan kini terlebih lagi, kita juga tidak sepakat dengan penjualan BUMN. Gerakan pemuda dan mahasiswa juga menyuarakan itu.

Oleh karena itu bagi saya tidak masalah ketika ada masyarakat yang melakukan penambangan liar, toh yang ditambang adalah tanah di lingkungan mereka, hak mereka harusnya. Karena pertambangan legal pun tetap merusak lingkungan, pertambangan mana yang tidak merugikan lingkungan? secanggih apapun teknologinya, selegal apapun izinnya, penambangan tetap merugikan lingkungan.

Tinggalkan Komentar