Surabaya, Jurnalpublik.com – Topik kuliah di salah satu Program Magister manajemen pagi ini cukup menarik. Tentang Serikat pekerja. Dimulai dengan teori lalu diskusi mengalir diantara mahasiswa yang notabene menduduki level middle to Up management di berbagai sektor Industri. Seorang teman yang menjadi direktur salah satu Industri manufaktur terbesar di Indonesia sharing tentang bagaimana dirinya mengelola para buruh. Termasuk positif negatifnya keberadaan Serikat Pekerja.

Disusul oleh teman lain dari perusahaan multinasional yang basisnya berada di Boston, US. Bahwa serikat pekerja diperlukan untuk menangkap aspirasi karyawan, dan akhirnya jia terjalin baik akan meningkatkan produktivitas. Hingga akhirnya muncul pendapat dari karyawan BUMN yang aktif di Serikat Buruh Nasional. Sudut pandang beliau nampaknya agak berbeda.

Ia beropini lain. Salah satunya tentang mengapa buruh banyak demo, alasannya karena seringkali peraturan Top Manajemen tidak sampai hingga level bawah. Contoh: Upah minimum yang diterima di level buruh dipotong hingga satu juta oleh perusahaan penyedia jasa (Outsourcing), Jamsostek yang hanya berlaku untuk satu orang saja tidak untuk istri, dll.

Ia pun membeberkan data tentang tantangan tenaga kerja asing. Bahwa saat ini lebih dari 20.000 tenaga dari China sudah masuk lewat Papua, lebih dari 20.000 masuk lewat Sumatera, dan lain-lain. Data tersebut baru yang terdeteksi. Kemungkinan masih banyak yang tidak terdeteksi karena mereka bahkan bisa dengan mudah mendapat KTP dari Pemerintah. Menurut pendapat beliau pekerja yang diimpor dari China adalah Unskilled employee. Yang, jangankan berbicara Bahasa Indonesia, berbahasa Inggris saja tidak bisa.

Belum lagi misal proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) yang menghabiskan dana sekitar 57 Triliun. Dari mulai teknologi hingga tenaga kerja diimpor dari China. Bahkan beliau beropini bahwa sebetulnya agenda besar KCIC yang dikelola WIKA aitu membuat kota mandiri. Tidak sekedar membangun jalur kereta cepat.

Soal validitas data yang disampaikan tentu saya tidak bisa memberikan jaminan karena tidak punya data pembanding. Atau sumber lain yang membantah. Akan tetapi, melihat posisi beliau sekarang yang berada di level manajemen BUMN dan kepribadiannya sehari-hari, menurut sudut pandang saya pribadi beliau bukan tipe yang suka ngelantur dan mengarang data.

Pendapat lain pun muncul. Dari sudut pandang bisnis sah-sah saja. Artinya, jika saya punya usaha, lalu bekerjasama dengan pihak ketiga, dan kapitalisasi usaha hampir 100% milik saya, maka hal yang wajar jika saya punya hak menentukan siapa yang boleh bekerja dan siapa yang tidak. Apalagi jika misal, pekerja yang saya tawarkan bekerja lebih tekun dan tidak terlalu banyak menuntut. Produktivitas perusahaan akan lebih baik dan efisiensi bisa ditekan.

Saya tiba-tiba teringat dengan resolusi China 2025 atau yang lebih dikenal dengan MiC2025 (Made in China 2025). MiC2025 terinspirasi oleh Industri 4.0 miliknya Jerman yang dirumuskan pada tahun 2011. Inti dari industry 4.0 adalah tentang “Intelligence Manufacturing” atau dengan kata lain menerapkan konsep “Internet of thing”.

MiC2025 menargetkan China pada tahun 2025 tidak hanya memproduksi yang Inovatif-berkualitas akan tetapi juga Green dan Efisien. Dikutip dari Center for Strategic and International Studies, MiC2025 memprioritaskan di 10 sektor: 1) New advanced information technology; 2) Automated machine tools & robotics; 3) Aerospace and aeronautical equipment; 4) Maritime equipment and high-tech shipping; 5) Modern rail transport equipment; 6) New-energy vehicles and equipment; 7) Power equipment; 8) Agricultural equipment; 9) New materials; and 10) Biopharma and advanced medical products.

Lalu apa hubungannya dengan buruh di negeri kita? Jika industry manufaktur China akan melakukan perombakan maka hukum alam terjadi. Siapa saja pekerja yang tidak bisa beradaptasi maka secara otomatis akan tersingkir. Atau dengan sengaja ada gerakan menyingkirkan “secara pelan-pelan”. Bisa dengan dicari kesalahannya sehingga diberhentikan, ditawarkan pensiun dini, atau malah “diekspor” ke negara lain yang dianggap secara teknologi dan ekonomi belum semaju disana.

Ini logis karena realitanya selalu saja banyak karyawan yang tidak bisa berubah. Karena factor usia, mungkin. Atau bisa jadi karena factor pendidikan. Dan lain sebagainya.

Ada tiga tahap manajemen perubahan sumber daya manusia. Unfreezing, Changing, dan refreezing. Mudahnya, yakni melakukan penyadaran secara strategic, implementasi perubahan, dan menata ulang serta controlling. Nah sementara realitanya agar lebih efektif seorang pemilik modal akan mengganti SDM yang tidak produktif agar proses berikutnya (changing) tidak terhambat.

Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin buruh China yang ada di Indonesia sebetulnya hanya “buangan” agar tidak membebani Revolusi Industri MiC2025? Karena jika melihat milestone targetnya, China mensyaratkan program MiC2025 30% tercapai di 2020 dan 70% di 2025. Mengubah teknologi dan proses bisnis hanya dalam waktu beberapa tahun sangat mungkin, akan tetapi merubah Sumber Daya Manusia jelas tidak mungkin.

Jika itu terjadi, Lalu bagaimana nasib buruh kita?. Belum lagi standar upah mereka relative lebih rendah. Dan –katanya- produktivitasnya lebih tinggi. Dalam sudut pandang bisnis sah saja. Dimana efisiensi adalah “target ibadahnya”, dan profit adalah “Tuhannya”.

Namun nampaknya sudah saatnya sudut pandang kita dirubah. Sudut pandang kebangsaan. Karena walau bagaimana pun buruh kita adalah saudara sebangsa. Kakek neneknya pernah berjuang bersama mati-matian mempertahankan tanah air. Yang namanya saudara sendiri maka andai saja ada bercak kekurangan maka perlu ditutupi dan diperbaiki bersama.

Tiba-tiba saya teringat hal lain. Tahu bagaimana sikap Soekarno saat didekati Freeport pada tahun 1960? Proposal Freeport dengan keras ditolak Soekarno sambil berkata, “Ini penjajahan gaya baru!”[]

Uman Miftah Sajidin/Praktisi Bank Syariah

Tinggalkan Komentar