Jakarta, Jurnalpublik.com – Satu dekade yang lalu alur distribusi kekuasaan berasal dari karir politik atau TNI. Wajar bila banyak yang mengincar kedudukan penting di partai politik. Posisi-posisi kunci di partai politik memiliki peluang besar dalam mengisi jabatan publik. Jabatan semisal menteri, kepala daerah bahkan presiden berasal dari distribusi kedudukan dari partai ke jabatan publik. Sederhananya partai sebagai pembelajaran sebelum mengemban tugas publik yang lebih besar.

Nampaknya hal ini mulai mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Jika sebelumnya ada semacam “garansi” jika pejabat partai akan menjadi elit di pemerintahan. Wajar bila banyak pihak yang berebut kursi panas ketua partai. Meyakini ketua partai akan menentukan segalanya dalam percaturan politik. Dalam banyak kesempatan hal itu benar ketika jabatan politik itu dipegang oleh orang yang tepat. Namun tidak berarti apa-apa ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan organisasi kekuasaan politik.

Sejak pertama kali terpilih sebagai Walikota Solo mulai nampak gejala jika jabatan strategis di partai tak lagi determinan dalam memutuskan arah politik. Terutama dalam mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Setelah Jokowi, Bibit Waluyo terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah yang bukan elit partai. Kedua tokoh ini bukan elit PDI Perjuangan namun bisa merebut tiket ketua partai setempat untuk menjadi kepala daerah.

Banyak tokoh non-partai yang menang Pilkada akhirnya menduduki jabatan strategis partai. Jadi, alurnya terbalik, penguasaan jabatan publik kemudian menguasai jabatan strategis partai.  Kepala daerah yang berasal dari non partai politik kemudian menjadi ketua partai di daerah masing-masing. Ini sekadar untuk menyederhanakan pengendalian kekuasaan politik saja. Tanpa menjadi ketua pun mereka tetap bisa melanggengkan kekuasaannya.

Setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi presiden makin menegaskan sedang terjadi pergeseran dalam pakem politik nasional. Ketua Umum Partai politik tidak otomatis  bisa menjadi calon presiden. Dengan sangat terpaksa Megawati harus merelakan tiket PDI Perjuangan diserahkan ke figur yang bukan dari elit partai atau trah Soekarno. Secara natural Megawati tergerus oleh personalisasi politik. Jabatan strategis di partai tidak lagi relevan.

Jokowi, Ahok dan Ridwan Kamil makin memperjelas jika sedang terjadi perubahan mekanisme pada distribusi di elit pemerintahan. Di tangan Ahok dan Ridwan Kamil jabatan di struktur partai tidak menjadi hal utama untuk meraih jabatan publik.

Paparan ini bukan bermaksud menegaskan jika politik nasional sudah tidak butuh partai politik atau deparpolisasi. Bukan itu poinnya. Partai tetap diperlukan sebagai kenderaan menuju jabatan publik. Partai politik bukan lagi sebagai tujuan.  Partai politik tetap diperlukan sebagai perangkat demokrasi. Buktinya tidak  banyak tokoh yang memilih jalur independen untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Brand politik besar semacam Ahok dan Ridwan Kami tidak percaya diri untuk maju melalui jalur independen. Mereka masih yakin dengan partai politik sebagai kenderaan dalam kontestasi demokrasi. Tapi sekadar  kendaraan.

Apa yang terjadi dengan Fahri Hamzah makin menguatkan dugaan penulis jika personalisasi politik sedang terjadi dalam politik nasional. Meski diklaim sudah dipecat oleh elit PKS namun Fahri Hamzah bisa menujukkan secara elegan jika ia tidak bisa diberhentikan secara sepihak dan dengan cara-cara in-konstitusional. Ia mendidik publik dan elit politik, hukum adalah acuan utama dalam berpolitik dan bernegara. Dan ternyata keputusan pengadilan menyatakan Fahri Hamzah sah sebagai kader PKS. Dan menganulir pemecatan PKS atas Fahri Hamzah.

Jokowi, Fahri Hamzah, Ahok, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil membuktikan makin menguatnya personalisasi politik. Artinya figur politik atau aktor menjadi lebih penting dari partai politik. Apakah ini menjadi nutrisi atau racun bagi perpolitikan nasional nampaknya perlu kajian yang lebih mendalam.

Penulis pada kesempatan ini hendak mengulas mengapa fenomena personalisasi politik ini makin menguat. Setidaknya ada dua  hal yang bisa menjelaskan fenomena ini terjadi. Pertama, trend perubahan pola komunikasi politik. Sebelum booming media sosial, personalisasi politik ini tidak terlalu kuat. Meski banyak tokoh di luar elit partai yang menempati jabatan publik. Pada akhirnya tokoh-tokoh non partai tersebut tetap mengikuti langgam partai. Umumnya mereka lebih memilih mengambil kendali partai dengan menjadi ketua partai.

Media sosial mengubah budaya politik nasional. Cara pelaku politik dalam berkomunikasi pun berubah. Baik secara internal maupun komunikasi politik ke publik (eksternal). Publik pun lebih leluasa terlibat dalam ruang komunkasi politik. Opini publik tidak satu arah lagi yang mana selama ini hanya diproduksi oleh media mainstream. Setelah kehadiran media sosial, publik  lebih bebas dalam membentuk opini. Dalam beberapa kasus,  opini publik di media sosial mengubah kebijakan politik suatu partai.

Kehadiran media sosial menjadi berkah dalam proses pembentuan personalisasi politik. Tokoh-tokoh yang kuat dalam personalisasi politik umumnya aktif di media sosial. Umumnya mereka selebritis dalam jagat media baru bernama media sosial tersebut. Jokowi, Fahri Hamzah, Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan makin melampaui partai politik karena media sosial mampu memfasilitasnya.

Barangkali jika opini publik masih ditentukan oleh satu medium yakni media meinstrem bisa jadi Jokowi tak akan pernah jadi presiden. Ahok tak bisa kalah Pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil barangkali akan tetap jadi seorang arsitek.

Personalisasi politik tersebut tumbuh secara natural di era media sosial ini. Karakter kuat dalam politik dikawinkan dengan kekuatan media sosial melahirkan brand equity. Yang tak punya karakter kuat tetap saja dibawah bayang-bayang ketua partai. Jangan coba-coba seperti Jokowi, Fahri Hamzah, Anies Baswedan, Ahok atau Ridwan Kamil jika tak bisa mengawinkan kekuatan diri dengan media sosial.

Bung Adi Siregar
Penikmat Literasi 

 

Tinggalkan Komentar