Koordinator Komite Aksi Pemantau Hak Angket (KOMPAK), Amin Fahrudin

Jakarta, Jurnalpublik.com – Uji materi Hak Imunitas yang dilakukan oleh pihak Ketua DPR Setya Novanto menuai pro dan kontra, disamping macetnya proses Panitia Angket DPR dalam pemanggilan KPK untuk pemeriksaan, bagaimana seharusnya ? berikut kutipan wawancara Jurnalpublik.com dengan Koordinator Komite Aksi Pemantau Hak Angket (KOMPAK), Amin Fahrudin.

Jurnalpublik : Beberapa hari yang lalu, publik dipertontonkan oleh media proses penjemputan paksa Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK di kediaman Setya Novanto, apa tanggapan Pak Amin terhadap proses tersebut ?

Amin Fahrudin : Penyidik memiliki hak untuk melakukan pemanggilan paksa karena sudah beberapa kali dipanggil dalam pemeriksaan, dan dalam pemanggilan ke tiga bisa dilakukan upaya paksa. Hanya saja problemnya adalah tersangka dalam hal ini Pak Novanto ini sekarang sedang mengajukan gugatan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mengenai Hak Imunitas yang kemudian dipermasalahkan , dijadikan dasar oleh pihak tersangka untuk diperhatikan dulu, karena di DPR itu punya hak imunitas dan pengaturannya tidak hanya ada di level undang – undang tapi di level konstitusi

Jurnalpublik : Sebenarnya, tafsiran Hak Imunitas itu bagaimana pak ?

Amin Fahrudin : memang tafsirnya itu bisa macam – macam, dasar hak imunitas itu biasanya terletak pada aturan organiknya. Tapi secara umum itu Hak Imunitas adalah hak imun atau kebal terhadap segala tuntutan hukum, kalau kita nisbatkan kepada jabatan diplomatik, maka diplomat – diplomat asing itu memiliki imunitas, jika dia melakukan tindak pidana sekalipun, dia tidak bisa ditarik kepada proses hukum, nah tapi tafsir terhadap hak imunitas di DPR ini tafsir yang limitatif ya, karena berkaitan dengan tugas menjalankan fungsi yang diberikan konstitusi dan undang undang kepada DPR yaitu hak untuk budgeting , legislasi dan untuk kontrol.

Jurnalpublik : Tafsir Hak Imunitas di UU MD3 sebetulnya sudah jelas, tapi mengapa KPK masih tetap kukuh memaksakan kehendak?

Amin Fahrudin : Nah cuma masalahnya, definisi tersangka dalam hal ini Pak Novanto yang sedang menjalankan tugas ini yang masih diperdebatkan, di satu sisi ada aspek pidana yg sedang diusut, tapi sisi yg lain, memang tuduhan tuduhan pidana itu kan belum mendapatkan putusan hukum, itu baru sebatas sangkaan, maka pihak Novanto itu mempunyai peluang mengajukan uji materi kepada MK untuk menafsirkan apakah hak imunitas juga berlaku pada saat dia menjalankan fungsi – fungsi , jadi mau ada proses hukum ataupun tindakan projusticia terhadapnya atau tidak apakah itu akan berpengaruh.

Jurnalpublik : Lantas, bagaimana seharusnya sikap KPK terhadap gugatan yang dilakukan pihak Novanto ?

Amin Fahrudin : Gugatan itu bagusnya ditunggu saja, kalau memang putusan mahkamah konstitusi bahwa hak imunitas itu kemudian secara prosedur itu harus dilindungi dengan adanya izin presiden, ya kita harus hormati , sama halnya ketika, DPR dalam hal ini pansus angket itu menghormati KPK karena KPK membuat tafsir sendiri bahwa Lembaga independen dalam hal ini KPK tidak menjadi objek dari angket. Sehingga karena KPK mengajukan gugatan permohonan tapi hari ini belum ada putusan mahkamah, ya pansus DPR sampai hari ini harus menghormati. Meskipun, dalam instrument angket, itu ada yang namanya hak supoena, hak supoena adalah hak untuk melakukan pemanggilan paksa kepada pihak pihak yang dimintai keterangan setelah sudah dilayangkan undangan pemeriksaan dua kali maka yang ketiga kalinya, dia bisa dilakukan upaya pemanggilan paksa dengan meminta bantuan pihak polri.

Jurnalpublik : Mengenai tafsiran KPK dimana Lembaga mereka tidak bisa dipanggil oleh pansus, bagaimana tanggapan Pak Amin lebih lanjut ?

Karena mereka mengajukan uji materi kepada MK, ini mereka jadikan alasan untuk tidak hadir di pansus. MK belum menerbitkan putusan terkait ini, maka itu dijadikan alasan KPK untuk tidak mau hadir. Tapi prinsipnya tidak seperti itu, sepanjang belum ada putusan, hukum positif itu tetap harus dijalankan, logikanya seperti ini, ketika ada uji terhadap suatu regulasi, regulasi itu kan masih tetap berlaku, sampai dia dibatalkan , maka pada saat dia masih diuji, hukum peraturan itu masih berlaku. Dan itu kan sebenarnya tafsir sendiri dari KPK, karena kalau kita komparasikan dengan record yang telah dilakukan panitia angket, dia sudah pernah melakukan pemanggilan – pemanggilan terhadap Lembaga independen, Bank Indonesia dalam konstitusi dinyatakan bahwa mereka adalah Lembaga Independen, Lembaga Penjamin Simpanan juga dan itu pernah menjadi subjek yang dipanggil oleh Pansus, dan mereka datang.

Tinggalkan Komentar