Jakarta, Jurnalpublik.com – Di Pilgub Sulawesi Selatan PKS berkoalisi dengan PDIP, Pilgub Jawa Timur PKS juga sudah mengarah berkoalisi dengan PDIP, sedangkan di Pilgub Jawa Barat tanda-tanda koalisi PKS dan PDIP juga sudah terlihat. Apakah PDIP dan PKS akan berkoalisi di banyak Pilkada 2018 kemudian pecah kongsi dengan Gerindra?

PDIP sebagai partai penguasa dan partai yang kaya pengalaman sepertinya sudah belajar banyak di Pilgub DKI, bagaimanapun dengan kejadian kasus Ahok dan pengesahan Perppu Ormas menjadikan PDIP kurang mendapat simpati dari kalangan Ummat Islam umumnya dan khususnya Ormas-Ormas Islam inisiator 411 dan 212.

Apalagi tanda-tanda pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi sudah mulai tercium aromanya, PDIP harus punya strategi baru untuk mengembalikan dukungan ummat Islam terhadap PDIP.

Strategi jitu PDIP sepertinya sedang dimainkan, kabarnya semua fungsionaris PDIP diinstruksikan untuk membangun komunikasi dengan PKS, salah satu partai Islam yang memiliki kader militan, struktur yang kokoh dan basis sosial yang kuat. Walaupun bukan partai pemenang, pasca Pilpres 2014 PKS adalah partai papan tengah yang memiliki peran signifikan dalam Koalisi Merah Putih. Bahkan Anis Matta Presiden PKS saat itu bersama Prabowo dan pimpinan partai lainnya berhasil membangun Koalisi Merah Putih yang solid dan menguasai parlemen.

Sebagai partai Islam dan juga partai tengah dengan didukung kader militan, struktur kokoh dan basis sosial yang kuat, PKS memiliki daya pengaruh yang kuat di kalangan ummat Islam khususnya perkotaan. Cuma sayang pasca Anis Matta sudah tidak memimpin PKS lagi tampaknya PKS kehilangan arah politik.

Kedatangan Presiden PKS Sohibul Iman ke Istana adalah awal mula hilangnya arah politik PKS. Padahal PKS dan kadernya adalah oposisi Jokowi pasca Pilpres 2014, namun kedatangan Sohibul Iman ke Istana adalah sinyal potensi berubah arah politik PKS. Bahkan PKS mengenalkan istilah Oposisi Loyal yang sulit dipahami dalam terminologi politik kontemporer.

Lemahnya orientasi politik PKS saat ini, minimnya manuver-manuver politik serta stagnannya pengembangan issue-issue nasional membuat PKS seperti hilang dari peta politik nasional, ditambah PKS sedang mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan roda organisasi di tingkat pusat.

Situasi ini dibaca baik-baik oleh PDIP, berkoalisi dengan PKS adalah pintu masuk bagi PDIP untuk mengembalikan simpati terhadap kalangan ummat Islam. Berkoalisi dengan PKS di banyak Pilkada 2018 merupakan langkah strategis PDIP dalam mengambil ceruk suara muslim, apalagi kalau koalisi PDIP-PKS ini terjadi di Pilgub Sulsel, Jatim, Jateng, Jabar dan Sumut, maka PDIP akan mendapatkan citra positif dr kalangan ummat Islam.

Tapi sebaliknya, apa efek positif bagi PKS berkoalisi dengan PDIP? Ini yang sulit dibaca publik. Efek negatif jutru yang di depan mata, persepsi berkoalisi dengan partai penista agama jelas sudah mulai terdengar, bahkan di kalangan kader sendiri berpendapat lebih baik tidak berkoalisi dengan siapa-siapa dari pada harus berkoalisi dengan partai penista agama.

Penolakan di internal PKS sebenarnya cukup kuat, tetapi mungkin karena ada doktrin taat dan tsiqoh kader-kader enggan bersuara. Padahal Pilkada 2018 akan mempengaruhi suara PKS di 2019, entah desain apa yang sedang dimainkan oleh PKS.

Apakah mungkin kesediaan PKS berkoalisi dengan PDIP sebagai jalan untuk pembiayaan partai? Atau sebagai alat tawar terhadap Prabowo dan Partai Gerindra yang memporak-porandakan paket Demiz-Syaikhu di Pilgub Jawa Barat? Atau mungkin PKS sedang membutuhkan payung politik demi eksis dalam peta politik nasional? Apalagi sayup-sayup terdengar BG yang sekarang menjabat Kepala BIN akan diusung oleh PDIP sebagai Capres 2019 melawan Jokowi?

Langkah kuda PDIP mendekati PKS adalah langkah strategis tetapi langkah PKS yang menerima pinangan PDIP adalah langkah ambigu, langkah gontai. Padahal Prabowo berulang kali mengatakan bahwa PKS adalah sekutu Gerindra, apakah sudah ada tanda-tanda pecah kongsi? Apakah ini juga upaya PDIP memecah kongsi PKS dan Gerindra? Entahlah, politik selalu berjalan tidak linear. sulit di tebak dan dinamis, selalu punya kejutan.

Tetapi peta baru PDIP-PKS ini adalah sesuatu yang perlu di cermati, apalagi kalau ini terjadi di Jawa Barat, dimana faktanya Jawa Barat adalah penyumbang massa dominan dalam Aksi 411 dan 212. Di Jawa Barat pula Jokowi intens melakukan kunjungan kenegaraan. Di Jawa Barat pula Si Oneng (Rieke) yang berpasangan Teten keok oleh Aher-Demiz yang diusung oleh PKS.

Ke depan publik bisa melihat kemana arah PDIP-PKS ini, apakah menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan satu pihak. Tampaknya ujian berat bagi PKS dalam memainkan peran-peran politik strategisnya. Dibutuhkan pergaulan politik dan pengenalan yang mendalam tentang situasi-situasi politik nasional beserta instrumen yang menyertainya. Apakah Presiden PKS sekarang Sohibul Iman bisa memainkan peran-peran strategis seperti yang dimainkan Anis Matta di 2014? Atau PKS cukup ambil jalan tengah di kesunyian sambil mencari keberkahan politik?

Tinggalkan Komentar