Jakarta, Jurnalpublik.com – Secara tidak terduga gerakan “Aksi Bela Islam” aksi 411 dan 212 mampu membuyarkan pengamatan sejumlah analis akan terjadinya huru-hara. Sejumlah pihak menduga-duga wajah demokrasi dan moderasi Islam akan tinggal kenangan. Ekspresi jutaan masa Islam menuntut hukuman Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hanya panggung politik oposisi. Sebagaimana kematangan sikap serta humanisme muslim Indonesia kembali ke awal perjumpaan dengan demokrasi. Kecut dan aneh dengan masyarakat modern yang menggaungkan keadilan, pemilihan raya serta kedudukan rakyat setara di depan hukum.

Sebagaimana diketahui gerakan “Aksi Bela Islam” distigmatisasi sebagai kekuatan oposisi yang akan menggoyang pemerintahan Jokowi. Sejumlah tokoh kritis pun ditangkap dengan dugaan akan melakukan makar bersama umat Islam. Tapi kemudian dibebaskan tanpa proses pengadilan. Penangkapan ini dipopulerkan dengan kata “kriminalisasi”. Kriminalisasi ini justru bagai energi hulu ledak baru. Tidak saja pada permintaan hukuman bagi Ahok, melain juga konsolidasi masa Islam menentukan masa depannya.

Benturan Masa dan Pledoi Agama    

Pasca aksi “Bela Islam” sejumlah media mainstream sangat kontras terbagi dua arus. Satu arus membela ucapan Ahok sebagai ekspresi HAM-nya. Berbicara sesuai kadar pengetahuannya tanpa bermaksud menodai agama Islam. Dan satu arus lagi menjembatani pikiran umat Islam yang dianggap wajar tersinggung, maupun melakukan konsolidasi masa sebagai bentuk kekecewaan atas ambiguitas pemerintah. Jokowi dianggap tidak tegas dan seperti memihak kepada Ahok. Organisasi masa Islam pun terbagi dua kelompok. Bahkan beberapa kali berhadap-hadapan secara kontak fisik.

Perbedaan pendapat ini semakin meruncing mendekati pilkada DKI. Antar mimbar ke mimbar lain saling bersahutan dengan pembelaannya melalui dalil, hadits maupun pendapat para ulama. Buku-buku dengan ragam pledoi agama terus disuarakan seperti pemilu 1999. Tokoh peggerak sekaligus tokoh sentral FPI Habib Rizieq Shibah (HRS), Amin Rais, Bahtiar Natsir secara bergerilya masuk ke kantong-kantong pemilih muslim. Subuh Berjamaah, Pengajian Akbar hingga Bakti Sosial terus digalakan. Gerakan itu tidak saja di Jakarta, di luar Ibu Kota pun semakin masif.

Walau sebelumnya konsolidasi umat ini tidak masuk ranah politik. Namun, tekanan demi tekanan terus dibenturkan. Pada akhirnya gerakan ini memilih ekspresi ini sebagai sikap politik umat yang mulai dibenturkan. Partai politik seperti PKS, PAN, dan Gerindra yang memiliki jangkauan kuat dengan simpul-simpul ormas Islam mendapatkan momentumnya. Umat Islam merasa keadilannya dicampakkan. Kecewa dengan status Ahok. Akhirnya bertemu dalam kepentingan politik. Umat butuh sosok pemimpin publik dan partai memerlukan dukungan suara.

Transformasi Moderasi Islam, Berhasilkah?     

            Keberhasilan “Aksi Bela Islam” dalam “mensukseskan” pilkada DKI membuat sejumlah pihak panik. Mereka takut kekuatan masa bisa terjadi di berbagai daerah dalam pilkada 2018. Apalagi sensitifitas isu yang dimainkan “Partai Pendukung Ahok” atau PKI terus membahana di jagat sosial media mendapatkan momentumnya. Yang padahal dalam amatan saya, konsolidasi politik “Aksi Bela Islam” tidak seheroik di DKI. Boleh dikatakan magnetnya tidak sekuat saat di Jakarta. Polarisasinya masih seputar isu keadilan hukum. Belum memilik bargaining dalam politik jangka panjang.

Oleh karenanya gejolak ini bisa dimaknai dalam beberapa hal. Pertama, “Aksi Bela Islam” sesungguhnya atau kalau pun seperti gerakan politik merupakan ekspresi kekecewaan kepada partai politik. Partai politik yang selama ini dianggap sebagai kanalisasi kepentingan ummat tidak terlalu mendominasi dalam kasus Ahok. Lebih banyak pasif dan menunggu situasi yang paling menguntungkan. Kibaran panji demonstran lebih didominasi oleh atribut FPI, PUI, FUI dan bahkan banyak yang tidak bersimbol.

Kedua, bisa dikatakan Islam ideologis yang tidak memiliki kepentingan politik lebih dominan dalam konsolidasi itu. Mereka yang selama ini sebagai jamaah AA Gym, Arifin Ilham, HRS, dan santri pondok pesantren yang berjejaring dalam aksi-aksi sebelumnya. Secara sukarela bahu membahu membantu para demonstran dalam aksinya. Menggratiskan makanan-minuman, layanan kesehatan cuma-Cuma, hingga penggalangan tiket bersama transportasi darat, laut dan udara. Yang secara langsung maupun tidak langsung tergerak hatinya akibat perkataan Ahok yang tersebar di berbagai media.

Ketiga, bisa dikatakan transformasi moderasi Islam Indonesia menuju kematangan. Ia bisa dikatakan sebagai ujian, sekaligus eksperimen. Bagaimana dampak “Aksi Bela Islam” belum memiliki dampak terhadap elektoral partai politik Islam (jika dikatakan memilih partai Islam). Sejumlah survei menempatkan partai politik Islam dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Malah partai politik sekuler paling mendominasi dalam prosentasenya. Ini jelas tamparan keras bagi elit partai politik dalam menjelaskan program strategisnya bagi masa depan ummat jangka panjang. Di samping itu, dengan semakin kuatnya arus pengajian-pengajian salafi, atau pun pengajian sholawat para habaib yang seakan tidak tergoda dalam kancah politik nasional.

Keempat, lebih jauh lagi. Moderasi Islam belum sepenuhnya bisa ditransformasi dalam kerangka kebangsaan. Islam cukup sebagai agama privat tidak dilihat secara universal. Terlihat yang modern semakin konservatif. Sebaliknya kelompok konservatif semakin progresif dan modern. Para intelektual atau cendekiawan muslim pun lebih menarik diri dalam arus politik praktis. Mereka lebih merasa leluasa di tengah-tengah antara dua arus, Islam dan nasionalis. Mengejawantahkan pemikirannya dalam diskusi penelitian. Dan cenderung mengambil jalannya sendiri. Semisal di tim perumus perundangan yang lebih strategis atau dalam gerbong abu-abu di arus pendukung pemerintahan. Alhasil, isu-isu ke-Islaman lebih banyak dimainkan oleh partai nasionalis lewat media mainstream.

Kebutuhan transformasi itu sesungguhnya sebagai kekuatan eksistensi agama. Agama jadi sumber khazanah kemajuan, kemodernan dan jalan masa depan. Bukan disibukkan dalam konflik internal seperti pembubaran maupun larangan pengajian. Tetapi bagaimana agama jadi sumber kekuatan. Semua organisasi bersatu, adanya khilafiah berdiskusi dan andai banyak satu pemikiran, persatuan ummat diprioritaskan.

Kana Kurniawan
(Ketua Bidang Hukum dan HAM KA KAMMI Cirebon, Direktur PUSKAPOL HAM dan Sekjen PP Pemuda PUI)

 

 

 

Tinggalkan Komentar