Jakarta, jurnalpublik.com – SEJAK diinformasikan Pemerintah melalui Menkominfo, setiap warga negara Indonesia yang memiliki kartu ponsel (simcard) wajib melaporkan Nomor Induk Kependudukan (KTP) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk setiap nomor yang dimilikinya. Kebijakan ini tidak hanya untuk nomor ponsel yang baru akan tetapi nomor lama yang sudah didaftarkan juga harus mendaftarkan ulang.

Rudiantara, Menteri Informasi dan Komunikasi RI, selepas menghadiri rapat kerja dengan Kemenkumham, Kemendagri, dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10) mengatakan kebijakan ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama dalam sistem pascabayar, tetapi untuk prabayar, sistem ini baru akan ditegaskan per 31 Oktober 2017.

Pemerintah beralasan kebijakan ini untuk kenyamanan masyarakat sendiri, untuk pengguna ponsel sering sekali kan menerima tawaran macam-macam, penipuan dan sebagainya. Sehingga kebijakan ini dibuat agar masyarakat menjadi aman dari kejahatan cyber, tambahnya.

Namun belakangan, sejak 31 Oktober 2017 kemarin muncul banyak pro dan kontra terkait kebijakan ini. Beredar banyak tulisan-tulisan yang mengajak agar warga tidak perlu mendaftarkan (registrasi) kartunya karena beberapa kekhawatiran tidak amannya data, dll. Salah satu tulisan yang beredar viral di sosmed, sebagai berikut:

Pengumuman harus daftar ulang no. HP adalah HOAX!

Barusan liputan Trans 7 jam 07.05, Menteri KOMINFO tidak memberikan pernyataan seperti itu. Dan data yang diminta itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan perbankan. Karena kunci admin kita di bank adalah NIK dan nama Ibu Kandung.

Tolong share ini ke teman-teman yang lain

Untuk menyikapi pro-kontra kebijakan ini, redaksi jurnalpublik.com mewawancarai Ibnu Dwi Cahyo, Peneliti Keamanan Siber Communication and Information System Security Center (CISSReC) yang tinggal di Depok, Jakarta.

Red: Selamat siang mas Ibnu, bagaimana pendapat Anda tentang pro-kontra kebijakan Pemerintah terkait registrasi nomor ponsel?

Ibnu: Prinsipnya ini soal penataan saja. Karena banyak simcard yang disalahgunakan, baik hoax sampai dengan kejahatan siber. Sms penipuan yang paling banyak.

Red: Ada kekhawatiran data yang didaftarkan bocor? Bahkan beredar berita kalau pengumpulan data seperti bocor di Malaysia? Bagaimana pendapat Anda?

Ibnu: Kalau soal bocor relatif. Data kita di bank jauh lebih banyak dan diperjualbelikan. Masalahnya memang belum ada Undang-Undang (UU) perlindungan data pribadi di tanah air. Tapi prinsipnya di negara-negara maju memang nomor ini melekat dengan nomor identitas penduduk. Sebenarnya sosialisasinya saja yang kurang baik.

Red: Kalau data E-KTP tidak cukup untuk melacak kejahatan? Apa manfaatnya bagi Negara mengumpulkan data ini?

Ibnu: E-KTP belum bisa karena sistemnnya belum terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dan terdata, orang tidak akan sembarangan pakai nomor. Di tanah air, nomor gampang banget. Akibatnya banyak WNA yang liburan hanya sebulan digunakan untuk aktivitas kejahatan siber. Kalau nomor dan alamat diperjualbelikan sebenarnya sudah jamak di Indonesia. Mestinya itu tidak boleh. Peraturannya masih longgar.

Red: Ada tidak tujuan politik dari Pemerintah terkait kebijakan ini?

Ibnu: Semua regulasi di negara demokrasi tidak lepas dari itungan politik. Secara politik misalnya, kebijakan ini tentu bisa membuat gerak pasukan medsos yang melawan Pemerintah tidak berkutik. Karena salah satu mesin buzzer itu ya nomor selular. Tapi siapa pun yang berkuasa punya PR menertibkan penggunaan nomor prabayar ini.

Red: Solusinya apa kira-kira agar kebijakan ini bisa diterima oleh semua pihak, khususnya rakyat Indonesia agar tidak curiga?

Ibnu: Melarang untuk curiga mustahil mas. Pemerintah dan DPR harus komitmen menyelesaikan UU perlindungan data pribadi. Karena ini isu kontranya dimakan oleh oposisi pemerintah, bukan parpolnya tapi individu-individu yang berpengaruh di sosial media. Kebijakannya sudah bagus, hanya secara teknis masih banyak celak untuk dikritisi.

Red: Terima kasih mas Ibnu. Semoga dari wawancara singkat ini masyarakat bisa mendapatkan sedikit pencerahan atas pro kontra yang terjadi pada saat ini.[edo]

 

Tinggalkan Komentar