Jakarta, Jurnalpublik.com – Semakin kuat kecurigaan para pemikir idealis, bahwa bangsa ini telah jatuh dalam cengkaraman kapitalisme. Melihat beberapa kali pejabat kita melakukan proteksi dan pembelaan terhadap proyek-proyek yang dipertentangkan oleh banyak kalangan, seperti reklamasi dan meikarta. Kita tahu bagaimana pemerintah melalui Luhut Binsar Panjaitan, begitu terbuka dalam menjaga kedua proyek tersebut. Terbaru, Luhut datang ke proyek meikarta saat James Riady (bos Lippo Group) melakukan topping off atau pemasangan atap bangunan tower meikarta tersebut. Padahal kita tahu, proyek ini sangat bermasalah dalam berbagai macam jenis perizinanannya.

Apa yang telah dilakukan oleh Luhut itu, merupakan potret bahwa kapitalisme semakin kuat mencengkram kita. Sistem ekonomi kita telah menyimpang jauh dari apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, yang berdasarkan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan bebas dari cengkraman kapitalisme asing dan kapitalisme nasional. Sejak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pengusaha-pengusaha kapitalis tampak semakin mendapat tempat di bangsa ini. Dan anehnya, pengusaha-pengusaha yang tampak semakin mendapat tempat itu adalah orang-orang yang notabene berketurunan Tionghoa.

Saya tidak anti Tionghoa, dan saya juga bukan pendukung gagasan pribumi ataupun non pribumi. Tapi saya selalu merasa aneh, saat mendapati bahwa orang-orang terkaya di republik ini, mayoritas adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Gedung-gedung yang menjulang tinggi di semua kota-kota besar kita, mayoritas adalah milik mereka. Perkebunan yang luas diberbagai wilayah Negara kita, mayoritas juga milik mereka. Dan pabrik-pabrik besar yang terserak diberbagai daerah pun milik mereka. Proyek-proyek besar yang bernilai triliunan, kontraktornya juga mayoritas adalah mereka. Licin kekayaan Negara kita terkuras oleh kelompok mereka, pasal 33 ayat 2 dan 3 yang termaktub dalam UUD 45, tampak tidak berlaku bila kita lihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini.

Kita perlu belajar pada Malaysia, negeri yang wilayahnya lebih kecil dari Indonesia itu, dengan penduduk Melayu sekitar 50 % dan Tionghoa sekitar 40 %. Tapi ekonomi nasional tetap dipegang oleh orang-orang melayu. Sebab para pejabat disana tidak mudah mengadaikan diri, dan praktik ekonomi disana berjalan dengan konsekuen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan mereka.

Berbeda dengan kondisi para pejabat kita, banyak yang lapar dan tidak memiliki pandangan yang jauh tentang masa depan bangsa. Semua kekayaan yang diraih oleh kelompok Tionghoa itu, tentu mustahil jika tanpa kongkalingkong dengan para pejabat yang kelaparan ini. Orang-orang seperti Luhut dan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan hari ini, cukup menjadi model bahwa kongkalingkong itu jelas terjadi. Sehingga pengusaha-pengusaha kapitalis itu bisa demikian kenyang menguras kekayaan negeri kita. Seperti tidak akan habis untuk dinikmati oleh 10 keturunan mereka. Sementara, jutaan rakyat kita menderita kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan susah mengakses pendidikan.

Setiyono

Tinggalkan Komentar