Jakarta, Jurnalpublik.com – Dalam satu kesempatan, Winston Churchil pernah mengatakan, dari semua sistem-sistem yang jelek, demokrasi adalah sistem yang paling baik. Dengan situasi dunia yang semakin modern ini, dengan berbagai macam ideology yang berkembang, serta berbagai model masyarakat dunia dengan agama, adat istiadat, dan level pendidikan yang berbeda-beda, maka saya sepakat dengan pernyataan Churchil tersebut. Bahwa demokrasi adalah sistem yang paling baik untuk menjadi jiwa atas semua bangsa di dunia. Demokrasi seperti penengah atas semua benturan ideology yang tengah berkembang.

Indonesia, sejak pertama kali negeri ini dibangun, demokrasi sudah membersamainya. Demokrasi seolah menjadi jiwa atas bangsa yang tengah berkembang ini. Setiap hal yang bertentangan dengan demokrasi, dalam sejarahnya selalu menuai keruntuhan. Kesadaran inilah yang kemudian mengerakkan berbagai bangsa di dunia, untuk selalu berkompromi dengan demokrasi. Setiap nilai-nilai yang terkandung dalam konsep demokrasi, akan selalu dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang ingin bertahan hidup dengan lebih lama.

Kadar dari Jiwa demokrasi dalam setiap Negara, dapat diukur dari setiap isi undang-undang yang berlaku dalam Negara tersebut. Apakah semua undang-undang yang ada telah menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan kesejahteraan umum. Atau justru sebaliknya. Atau hanya beberapa saja, maksudnya satu sisi menjamin kebebasan berserikat, tapi satu sisi menentang kebebasan berpendapat. Sejauh mana perhatian undang-undang terhadap nilai-nilai dari konsep demokrasi tersebut, maka sejauh itulah jiwa demokrasi atas sebuah bangsa.

Walaupun dalam praktiknya, apa yang tertuang dalam undang-undang terkadang tidak sesuai dengan realitas. Karena tidak sedikit oknum-oknum yang memiliki jabatan dalam struktur Negara, sering mengangkangi undang-undang yang berlaku. Semua ini disebabkan mentalitas para oknum itu yang terkadang masih feodal. Misal dalam praktik penegakkan hukum, orang yang lebih kuat atau lebih kaya terkadang bisa menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang yang miskin dan lemah, walaupun keduanya melakukan pelanggaran hukum yang sama. Praktik-praktik penyelewengan seperti diatas, hampir sering terjadi dalam setiap Negara-negara yang tengah bertumbuh dengan demokrasi. Ini posisinya seperti duri dalam daging, menyakiti tapi tidak selalu membunuh. Berbeda halnya ketika isi undang-undangnya sudah tidak lagi berjiwa demokrasi, maka ini ancaman bagi masa depan bangsa yang memiliki undang-undang tersebut.

Lalu bagaimana dengan Perpu No 02 tahun 2017, yang baru saja disahkan menjadi undang-undang. Kalau kita pelajari riwayat bagaimana undang-undang ini lahir, maka kita bisa katakan bahwa undang-undang tersebut tidak berjiwa demokrasi. Rangkaian protes terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang muncul akhir-akhir ini, telah menginiasi lahirnya undang-undang tersebut. Beberapa ormas yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terancam untuk dibubarkan oleh pemerintah, sebagaimana dibubarkannya HTI. Tentu hal ini bertentangan dengan demokrasi dan juga konstitusi Negara kita, yang menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Undang-undang semacam ini tentu berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Karena setiap Negara yang memiliki undang-undang tapi tidak berjiwa demokrasi, maka sama halnya dengan Negara tidak dalam penguasaan rakyat. Dan Negara yang tidak dikuasai oleh rakyat, maka dia akan menjelma menjadi Negara yang dikuasai oleh sekelompk orang. Dan Negara yang dikuasai oleh sekelompok orang, maka akan memancing berbagai macam pemberontakan.

Setiyono

Tinggalkan Komentar