Jakarta, Jurnalpublik.com – LSO Energi Pengurus Pusat (PP) KAMMI menggelar diskusi publik dengan tema Mengentaskan Revisi Undang – Undang Migas Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (26/10). Direktur LSO Energi PP KAMMI, Barri Pratama mengatakan pemanfaatan migas di Indonesia masih belum sesuai tujuan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang diamanahkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

“Regulasi yang menjadi payung hukum terkait Migas yaitu UU 22 Tahun 2001belum optimal berpihak pada kesejahteraan rakyat bahkan dalam ketentuannya bisa dikatakan sangat liberal” terang Barri. Menurutnya, Uji materi yang berujung pada putusan mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal dalam UU 22 Tahun 2001 tentang Migas memberikan dampak ketidakstabilan dalam pengelolaan migas di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina Serikat Pekerja SKK Migas, Elan Biantoro mengatakan negara tidak bisa berharap akan adanya investor yang mau berinvestasi migas di Indonesia jika belum menyelesaikan persoalan Undang – Undang Migas itu sendiri.

“Bentuk SKK itu sementara dan akan berubah, padahal investasi migas dalam bentuk jangka panjang dan puluhan tahun, bagaimana investor mau mulai dengan sesuatu yg tidak jelas. Makanya harus diperjelas seperti apa bentuk kedepan apakah ada badan usaha khusus atau kembali ke Pertamina, itu membutuhkan kepastian.” tegas Elan.

Selain itu, LSO PP KAMMI menegaskan untuk mendorong kembali pemerintah untuk  merevisi Undang – Undang Migas sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Sehingga mendorong gairah investor untuk hadir kembali dalam bisnis migas baik hulu maupun hilir.

Tinggalkan Komentar