Seperti yang kita ketahui bersama, ideologi perekonomian nasional Indonesia adalah sosialisme. Istilah yang dicetuskan pertama kali oleh bung Hatta ini tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Maka, sudah seharusnya sosialisme Indonesia ini menarik garis lurus keseimbangan antara peran negara dengan kepentingan kolektif dan individu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi hari ini, muncul pertanyaan dibenak kita, apakah sistem perekonomian kita masih sosialisme Indonesia?

Negara kita lebih terlihat seperti negara liberal yang menganut sistem kapitalis. Kita tampak seperti pengikut Adam Smith yang mengedepankan persaingan bebas tanpa belas kasihan pada rakyat miskin yang jauh dari kata sejahtera. Negara harusnya tidak hanya sebagai pengamat yang tidak punya peran dalam ‘permainan’ perekonomian bangsa. Negara harusnya tetap mengutamakan kepentingan rakyat dari sekedar mencari pemasukan negara atau pembangunan kota. Bahkan negara yang liberal sekalipun masih memilah mana yang bisa dikuasai pemodal mana yang harus tetap dikuasai negara.

Karena rakyat adalah fondasi sebuah negara. Rakyat adalah bagian penting dari sebuah pemerintahan. Kekuasaan sejatinya adalah milik rakyat. Kekuasaan adalah titipan rakyat yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali kapanpun oleh rakyat.

Maka jangan khianati rakyat. Kita berharap ketidakadilan dan kesenjangan sosial ini jangan sampai membuat rakyat mengambil kembali kuasanya. Atau, mungkin memang perlu terjadi.

Tinggalkan Komentar