Jakarta , Jurnalpublik.com – Dalam satu kesempatan, Jokowi pernah membuat pernyataan menarik, sebuah pernyataan yang saya katakan sebagai model kedewasaan berdemokrasi. Yakni beliau menyatakan kangen di demo oleh rakyatnya. Beberapa kalangan menilai, pasca pernyataan itu muncul, maka harapan akan tumbuhnya demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Mengingat begitu terbukanya Jokowi terhadap bentuk penyampaian aspirasi semua warga bangsa.

Namun dalam perjalanannya, ternyata pernyataan itu hanya pemanis dibibir saja. Sebagai pelengkap atas kemunafikan Jokowi yang kian nyata. Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, sama sekali tidak mencerminkan tentang masa depan demokrasi yang baik. Pemerintah yang dapat berkuasa atas propaganda keterbukaan, penjaja kedewasaan berdemokrasi, tapi saat kekuasaan itu diraih mereka berubah menjadi totaliter. Tertutup dan represif terhadap rakyat yang melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Beberapa kali rakyat melakukan demontrasi, tapi tidak pernah ditemui oleh Jokowi. Justru tindakan represif yang diberikan kepada para demonstran itu. Pada aksi 411 tempo hari, kita masih ingat bagaimana para ulama, mahasiswa, dan rakyat lainnya yang ikut serta melakukan aksi di depan istana, diperlakukan sangat represif. Ditembaki pakai gas air mata, hingga beberapa orang terluka dan pingsan, bahkan kabarnya ada yang meninggal, padahal mereka sama sekali tidak melakukan tindakan anarkis. Mereka datang untuk bertemu dengan Jokowi dan mendesak pemerintahan Jokowi menegakkan keadilan hukum.

Lalu aksi teman-teman mahasiswa pada 20 oktober kemarin, juga mendapat tindakan represif dari pemerintah. Padahal mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang paling netral dalam struktur bernegara, bukan melakukan instropeksi, tapi pemerintah malah mereponnya dengan pentungan. Ini jelas bukti ketidakdewasaan pemerintah dalam berdemokrasi. Suatu kemunduran demokrasi yang sangat mengancam masa depan politik, pembangunan dan kesejahteraan bangsa kita. Belum lagi maraknya penangkapan demi penangkapan. Aktivis kritis di sosial media, ditangkap. Demonstran kritis, ditangkap. Ulama kritis, ditangkap. Rusak demokrasi jika cara-cara represif itu terus dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintahan Jokowi ini tak ubahnya seperti pemerintahan Fir’aun. Gila dengan simbol-simbol pembangunan fisik, tapi kurang peduli terhadap pembangunan sumber daya manusia. Insfrastruktur dibangun begitu gencar, sampai dana kurang-kurang, rasio hutang meningkat, pajak rakyat dinaikkan, subsidi dicabut, dan hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan berpikir masyarakat, cenderung mereka abaikan. Setiap kelompok oposisi dianggap sebagai ancaman pembangunan, sehingga tindakan represif pun dilakukan.

Seharusnya, akan lebih arif jika pemerintah melakukan langkah-langkah persuasif dalam menghadapi para demonstran. Kesadaran akan pentingnya demonstrasi sebagai proses tumbuhnya demokrasi, seharusnya disadari oleh pemerintah. Sehingga tindakan represif itu tidak perlu dilakukan. Karena jika pemerintah terus melakukan tindak kekerasan dan penuh kecurigaan terhadap orang-orang yang melakukan protes, maka bisa dipastikan masa depan demokrasi dan masa depan politik kita akan semakin buram. Kemudian pertumbuhan ekonomi nasional pun pasti akan goyang, rakyat menjadi semakin susah, kriminalitas meningkat, dan kerusuhan akan muncul dimana-mana. Ini yang seharusnya diinsyafi oleh pemerintah, jika masih peduli terhadap masa depan negara. Berhentilah membohongi rakyat, berhentilah melakukan tindakan-tindakan represif kepada rakyat. Sebelum gejolak sosial itu semakin besar dan meluluhlantakkan kita.

Setiyono

Tinggalkan Komentar