Jakarta, Jurnalpublik.com – Hari ini, tanggal 20 Oktober 2017, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sudah berusia 3 tahun. Pada kesempatan ini, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan pandangan sebagai berikut:

  1. Selama 3 tahun Jokowi-JK bekerja, ada kemajuan besar dalam penegakan kedaulatan Maritim dan pembangunan infrastruktur. Untuk sektor maritim, 317 kapal pelaku IUU Fishing sudah ditenggelamkan. Sedangkan pembangunan infrastruktur berhasil mengurangi kesenjangan antar-daerah dan disparitas harga 20-40 persen.
  2. Tetapi pembangunan infrastruktur meninggalkan beberapa catatan kritis: (i) kurang memperhatikan daya dukung APBN dan menambah banyak utang; (ii) pelibatan swasta lewat mekanisme Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) maupun sekurititasi aset BUMN berpotensi mengarah pada privatisasi; (iii) padat-modal dan teknologi ketimbang padat-karya, sehingga kurang menciptakan trickle down effect pada masyarakat luas; dan (iv) tidak dibangun Bank Pembangunan atau Bank Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur seperti dijanjikan dalam Nawacita.
  3. Selama 3 tahun berkuasa, Jokowi-JK giat sekali mendorong liberalisasi investasi melalui deregulasi. Deregulasi tersebut menghilangkan semua regulasi yang merintangi kebebasan investasi. Tidak hanya regulasi yang birokratis, berbelit-belit dan tumpang-tindih, tetapi juga regulasi yang memagari hak-hak publik dan daya dukung lingkungan (Amdal). Selain itu, deregulasi juga membuka sektor-sektor sektor yang dulunya tertutup bagi modal asing, seperti cold storage, sport center, industri film, industri karet (crumb rubber), restoran, industri bahan baku obat, dan pengusahaan jalan tol.
  4. Jokowi-JK belum berhasil mengurangi ketergantungan impor, khususnya pangan dan energi, karena belum terwujudnya kedaulatan pangan dan energi.

Dari 2014 hingga 2016, impor beras justru terus meningkat: 2014 sebesar 844,2 ribu ton, 2015 sebesar 861,6 ribu ton, dan 2016 sebesar 1,3 juta ton. Indonesia juga mengimpor garam, kedelai, gandum, dan lain-lain.

Impor energi juga masih tinggi. Sebanyak 50 persen kebutuhan BBM di dalam negeri masih diimpor, baik dalam bentuk mentah maupun BBM. Di sisi lain, lebih dari separuh produksi minyak di dalam negeri hanya dipegang oleh dua korporasi asing, yakni Chevron dan ExxonMobil.

  1. Politik pajak yang tidak berkeadilan, sehingga cenderung memperparah ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, penghasilan selevel upah minumum kena pajak 5 persen, sedangkan penghasilan tertinggi hanya kena pajak 30 persen. Sudah begitu, kaum kaya bisa menyembunyikan aset dan kekayaannya, sehingga terhindar dari pajak. Program tax amnesty menyingkap fakta, bahwa dari Rp 4.865,77 triliun harta yang dilaporkan, sebanyak Rp 3.687 triliun adalah deklarasi harta di dalam negeri. Artinya: ada ribuan trilyun harta di dalam negeri yang tidak pernah terlaporkan alias sembunyi (ilegal). Kemudian, investor asing terus diberi fasilitas keringanan pajak, seperti tax allowance dan tax holiday. Baru-baru ini korporasi tambang raksasa Freeport juga menikmati keringanan pajak.
  2. Reforma agraria terjegal oleh liberalisasi sektor agraria; reforma agraria Jokowi-JK lebih banyak berbentuk sertifikasi (2.889.993 sertifikat tanah), ketimbang reditribusi tanah (redistribusi tanah baru 245.097 bidang), sehingga tidak banyak berefek mengurangi ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia. Di sisi lain, penguasaan tanah oleh korporasi terus meningkat.
  3. Tingkat kesejahteraan rakyat menurun akibat: (i) penyerahan komoditi pokok, seperti BBM dan listrik, pada mekanisme pasar; (ii) berkurangnya penyerapan tenaga kerja sektor formal; (iii) Nilai Tukar Petani (NTP) tidak pernah melesat jauh di atas 100; dan (iv) upah riil buruh tergerus inflasi. Di sisi lain, angka kemiskinan tidak berkurang signifikan (dari 27,73 juta jiwa pada September 2014 menjadi 27,77 pada Maret 2017, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan menaik (dari 1,75 pada September 2014 menjadi 1,83 pada Maret 2017).
  4. Berdasarkan poin-poin di atas, kami mengambil beberapa kesimpulan: (1) kebijakan ekonomi Jokowi-JK masih belum selaras dengan cita-cita Trisakti; (2) ada kecenderungan liberalisasi ekonomi yang makin intensif di bawah Jokowi-JK lewat agenda deregulasi. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat liberal ugal-ugalan.

Berikut beberapa rekomendasi agar Jokowi-JK kembali ke jalan Trisakti:

  1. Mempercepat agenda Reforma Agraria dengan: (i) pengelolaannya berbasis koperasi; (ii) disokong dengan akses modal dan teknologi pertanian; dan (iii) pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan segelintir orang dan korporasi.
  2. Pajak progressif dan tangkap orang kaya pengemplang pajak; kami mengusulkan skema pajak berikut: (i) sampai 50 juta (0 persen); (ii) 50-250 juta (15 persen); (iii) 250-500 juta (30 persen); (iv) 500 juta-1 milyar (30 persen + 15 persen); dan (v) di atas 1 milyar (30+20 persen).
  3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM), dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.

Jakarta, 20 Oktober 2017

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
Dominggus Oktavianus
Sekjend
Rudi Hartono
Wasekjend

Tinggalkan Komentar