Jakarta, Jurnalpublik.com – Kawan kami Hersubeno Arif membuat suatu analisis tajam terkait ucapan “pribumi” dalam pidato pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Penyebutan itu tak lain, ungkap Hersubeno, untuk memancing keluar kubu lawan.

Sejatinya, ada atau tidak adanya diksi itu, pelbagai cara untuk menghadang Anis tetap dilakukan. Menarik untuk dinanti, strategi Anis dan Sandiago Uno untuk menangkis serangan balik yang sudah dirancang itu. Yang jelas, hari ini konsolidasi kubu pembenci Anis-Uno sudah tampak. Salah satunya yang coba dimasifkan adalah video pesan persatuan dari gerombolan selebritas. Soal afiliasi dan kadar pernyataan mereka, jangan ditanya. Jangan pula sebutkan kualitas integritas mereka. Ucapan-ucapan semacam itu, dengan beragam atribut dan mode penyampaian, tak lebih dogma sekaligus simulakra.

Penyebutan “pribumi” oleh Anis, dipandang sebagian pengamat sebentuk upaya merekatkan ke rakyat alit (bandingkan dengan—dan semoga tidak serupa—dogma pada video reaksi para selebritas atas pidato tersebut). Anis meminjam kata populis untuk menghadapi “king maker” Istana: LBP. Kelemahan LBP, dan anak didik geneologi L.B.Moerdani lainnya, adalah tersulut ketika ada “anak bawang” yang menantang posisi dirinya yang teranggap kokoh lagi tak tersentuh hukum. Ini pula yang mestinya ditangkal Anis ke depan. Termasuk umat Islam waras yang masih mendukung Anis. Sembari menyokong dan memberi saran, ada baiknya Anis didorong untuk terus menepati janji dan menghadirkan kebijakan sesuai amanah.

Salah satu PR muslimin tatkala menghadapi murka LBP dan gerombolannya kemungkinan dibangkitkannya anasir pemecah dari dalam. Ada dua potensi anasir yang lazim dan di periode kekuasaan Jokowi akrab, atau sekurangnya ramah atau apatis, pada kebijakan LBP namun begitu kritis pada agenda-agenda keumatan.

Pertama, anasir Nahdliyin struktur. Ini sudah jamak diketahui. Pendekatan politik pragmatis kalangan NU struktur sejauh ini agar berat bergeser. Kontestasi dengan anasir umat yang lain sering dipandang pertarungan keimanan. Bersama musuh Islam jauh lebih baik ketimbang bersama musuh mazhab, semacam ini satirnya. Proyek buat kalangan struktur Nahdliyin adalah merecoki dan mengusik kebangkitan Islam politik yang dianggap oposisi kekuasaan. Memakai fiqh Imam al-Mawardi, dinisbatkanlah kefasikan para oposan penguasa. Setahunan ini ulama yang halus budi dan puisinya pun terbakar kalimatnya tatkala mengomentari konsolidasi kalangan yang “bukan kita”.

Kedua, anasir Salafy BNPT. Markasnya di sebuah media dakwah di Bogor. Mendakwa diri peniti sunnah, anasir umat ini secara sosiologi sudah sebentuk mazhab tersendiri. Menariknya, bila terhadap muslimin harakah menempuh sikap keras, mereka justru memilih “ramah” dengan kekuasaan, termasuk alat pemukul aktivis Muslim seperti BNPT dan Densus 88. Walau kalangan ini berseberangan, untuk tidak mengatakan “musuh abadi” kalangan Nahdliyin, mereka potensial dipakai simultan oleh rezim saat ini. Apa pasal?

Kalangan inilah yang konsisten mengkritik (baca: mencela) islamis yang vokal mengkritisi kekuasaan. Merengkuh kalangan yang banyak jamaah ini menarik karena mereka banyak dirujuk anak muda. Yang dibutuhkan adalah reproduksi fatwa bahwa demokrasi haram, dan serupa itu. Membangkitkan kalangan ini akan kondusif untuk menyaingi konsolidasi muslimin pada, terutama, 2019 nanti. Fatwa untuk tidak perlu (bahkan haram) ikut pemilu presiden dan pemilu legislatif amat diperlukan LPB dan gerombolannya dalam mengikis kekuatan muslimin.

Satu kalangan lagi yang rentan karena terbiasa memopulerkan di media seputar haramnya demokrasi belakangan ini tiarap akibat “diharamkan” penguasa. Menariknya, pekan ini upaya ormas tersebut untuk mengajukan di peradilan membuahkan hasil; kans ormas ini untuk dihidupkan lagi cukup kuat. Kebaikan dan dukungan solidaritas anasir muslimin pada ormas ini semoga tidak dilupakan ketika mereka dilegalkan lagi. Jangan sampai saat “hidup” setahun ke depan memproduksi lagi analisis dan opini yang menyerang kekufuran demokrasi. Bagi LPB dan gerombolannya, sekali lagi, fatwa ini menguntungkannya. Itu sebabnya, saya sebut, ormas ini besar kemungkinan sebelum 2019 “harus” hidup. Nah, semoga saja jajaran aktivisnya isitoqmah dengan keyakinan haramnya demokrasi sembari menahan diri “mendakwahi” saudaranya yang tengah menghadapi politik amarah LBP tadi.

Yusuf Maulana

Keluarga Alumni KAMMI

Tinggalkan Komentar