Jakarta, Jurnalpublik.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya 35 guru di Surabaya akibat Covid-19, hal ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang telah mengorbankan guru sebagai garda terdepan di sekolah. Pendidik yang akan memberikan bekal bagi terciptanya generasi emas pada tahun 2045 nanti. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap guru sangat lemah di masa pandemi ini. Walaupun kemudian data ini dibantah oleh Satgas Covid 19 Pemko Surabaya, FSGI ingin melihat kasus ini secara substansi tidak melulu persoalan angka-angka sehingga bisa mengambil langkah-langkah ke depan yang lebih baik. Apalagi melihat buruknya penanganan Covid 19 oleh Pemerintah yang banyak dikeluhkan berbagai pihak. FSGI ingin agar semua bersiap untuk skenario terburuk sekalipun, termasuk dunia pendidikan.

“FSGI mencatat hingga 18 Agustus 2020 sudah ada 42 guru dan 2 pegawai Tata Usaha Sekolah yang meninggal karena covid 19. Padahal, sebelum pandemic saja kita sudah kekurangan guru, kalau para guru tidak dilindungi, maka potensi penularan covid 19 di lingkungan satuan pendidikan akan tinggi jika sekolah dibuka pemerintah daerah tanpa ada persiapan yang matang,” ujar Heru Purnomo, Sekjen FSGI.

FSGI meragukan persiapan pembukaan sekolah dilakukan dengan sungguh-sunguh, mengingat daftar periksa buka sekolah saja banyak tidak dipenuhi oleh sekolah. Contohnya di kabupaten Toba. “Walau statusnya zona oranye, 50 Sekolah jenjang SMP di Kabupaten Toba, Sumatera Utara melakukan pembelajaran tatap muka, dengan ketentuan 3 hari masuk sekolah dalam seminggu dengan 3.5 jam tatap muka di sekolah. Ketika Kami mengecek daftar periksa di Kemdikbud terkait pembukaan sekolah, ternyata dari 51 SMP tersebut yang mengisi baru 13 sekolah dan 37 sekolah belum mengisi. Dari 13 sekolah yang mengisi ternyata 1 SMP tidak punya toilet, 1 tidak punya CTPS, 4 tidak punya disinfektan dan 8 tidak punya thermogun,” ungkap Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI.

Hasil penelusuran FSGI melalui lini masa ditemukan beberapa kasus guru yang tertular positif Covid 19 bahkan sampai meninggal dunia, di antaranya :

1. Pariaman (Sumatera Barat)
1 orang guru dan 1 orang operator sekolah dikonformasi positif Covid-19 pada tanggal 19 Juli 2020 setelah dilakukan swab test terhadap 1500 orang guru di Kota Pariaman. Guru yang terkonfirmasi positif sempat mengajar sejak sekolah dibuka mulai dari tanggal 13 Juli 2020. Ada sekitar 90 siswa yang diajar secara tatap muka oleh guru tersebut. Kemudian 40 orang guru dan karyawan sekolah yang mungkin melakukan kontak. Sejak 20 Juli 2020 sekolah di Kota Pariaman ditutup kembali.

2. Padang Panjang (Sumatera Barat)
4 orang guru di SMP N 4 Padang Panjang dan 2 orang mahasiswa magang di SMP N 3 Padang Panjang dinyatakan positif Covid 19 pada tanggal 14 Agustus 2020 setelah Pemko Padang Panjang melakukan Tes Swab bagi guru. 2 orang guru di SMP N 4 Padang Panjang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang dimulai tanggal 13 Agustus 2020. Pemko Padang Panjang melakukan penutupan terhadap 3 sekolah yaitu SMP N 3 Padang Panjang, SMPN 4 Padang Panjang dan SMPN 2 Padang Panjang, yang berdekatan dengan salah satu sekolah tersebut, sementara sekolah lainnya tetap diizinkan melakukan Pembelajaran Tatap Muka.

3. Kalimantan Barat
Per 10 Agustus 2020 dari hasil pemeriksaan test swab terhadap 604 orang guru dan rapid test terhadap 495 siswa ditemukan 8 orang guru dan 14 siswa positif Covid 19, yang terdiri dari : SMPN 1 Pontianak ada 3 orang guru, SMAN 2 Pontianak 2 orang guru; SMAN 3 Pontianak ada 2 orang guru dan 1 siswa . Kemudian di SMAN 1 Ketapang ada 6 orang siswa, SMPN 1 Ketapang 2 orang siswa, SMPN 1 Sambas ada 3 orang siswa, kemudian SMAN 1 Ngabang, Landak ada 1 orang guru dan 2 siswa. Pada tanggal 12 Agustus 2020 ditemukan 8 orang guru di Kabupaten Melawi terkonfirmasi Positiv Covid 19.
Sementara itu, pada 19 Agustus 2020 ditemukan 10 orang guru pada salah satu SMP di Kabupaten Mempawah yang konfirmasi positif Covid 19. “FSGI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menggelar test PCR bagi ratusan guru di Kalimatan Barat sebelum membuka sekolah, sehingga tindakan tersebut dapat mencegah sekolah menjadi kluster baru”, ungkap Fahriza.

4. Madiun (Jawa Timur)
1 orang Guru SMPN 1 Dilopo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2020 setelah melakukan perjalanan ke Solo 19 Juli 2020. Hasil swab keluar tanggal 2 Agustus 2020 dan dinyatakan positif. Pernah ke sekolah pada tanggal 23 Juli 2020 sehingga 67 warga sekolah ditest menggunakan Rapid Test dan hasilnya negatif.

5. Kudus (Jawa Tengah)
1 orang guru di SDN 1 Barongan Kudus positif Covid 19 meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020. Rekan kerja korban menjalani isolasi mandiri karena saat dikonfirmasi positif korban melaksanakan aktifitas pembelajaran daring di sekolah.

6. Rembang (Jawa Tengah)
11 orang guru di SMKN 1 Gunem terkonfirmasi Positiv Covid 19 berdasarkan hasil Swab Test tanggal 7 Agustus 2020.

7. Balikpapan (Kalimantan Timur)
28 orang guru dan pegawai sekolah yang berasal dari SD dan SMP di Kota Balikpapan terkonfirmasi Positif Covid 19 dari hasil Swab Test 6 Agustus 2020.

8. Pati (Jawa Tengah)
1 orang guru SD Swasta meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 tetapi tidak memiliki kontak erat dengan teman guru lainnya karena melakukan PBM Daring dari rumah.

9. Garut (Jawa Barat)
1 orang guru SMP terpapar Covid 19 berdasarkan data tanggal 20 Agustus 2020. Guru memiliki kontak erat dengan rekan sejawatnya karena sempat hadir ke sekolah.

10. Payakumbuh (Sumatera Barat)
Per tanggal 21 Juli 2020 2 orang guru di Payakumbuh dinyatakan positif Covid 19. Mereka mengalami infeksi di luar lingkungan sekolah.

11. DKI Jakarta
Diperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa salah satu SMKN di Jakarta Utara, 1 guru yang mengajar pendidikan agama Islam meninggal dunia karena covid 19, dan 3 guru lain yang sempat berkontak dengan guru yang bersangkutan saat di sekolah, ternyata positif covid 19.

12. Surabaya (Jawa Timur)
Per 24 Juli 2020 sudah ada 35 orang guru meninggal dunia di Surabaya akibat Covid 19. Angka ini akan terus bertambah karena pada tanggal 15 Agustus 2020 1 orang tata usaha SDN Bendul Merisi 1 meninggal dunia menambah daftar 3 orang guru yang meninggal terlebih dahulu pada sekolah tersebut. Kemudian juga ditemukan 12 orang guru di SDN Ngagel 1 Surabaya terkonfirmasi positif. SDN Bendul Merisi 1 dan SDN Ngagel 1 dilockdown. Sebelumnya guru-guru diwajibkan tetap masuk ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kepsek SMP N 3 Surabaya meninggal pada tanggal 21 Juni 2020 karena positif Covid 19 seteleah sebelumnya dirawat karena diduga DBD.
Namun Satgas Covid 19 Pemkot Surabaya membantah, dan menyatakan ada 137 guru positif Covid dan 4 orang guru yang meninggal.

Tentu saja data ini bagi FSGI merupakan puncak gunung es dari kemungkinan lebih banyak guru yang tertular Covid 19 karena sudah banyak pihak yang menilai buruknya penanganan pencegahan Covid 19 di Indonesia dengan rendahnya testing dan tracing. Kemudian tidak adanya transaparansi terhadap data penularan Covid 19, siapa yang tertular, lokasinya, kapan dan klasternya jika ada.

Merujuk pada kondisi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dengan ini FSGI menyatakan :

PERTAMA, Guru-guru yang tertular Covid 19 ini sebagian ada yang melakukan kegiatan di sekolah baik yang melaksanakan pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka ataupun sekedar piket. Menjadi pertanyaan adalah mengapa pembelajaran daring harus dilakukan di sekolah? Ternyata sebagian Pemda mewajibkan guru tetap hadir ke sekolah setiap harinya untuk melakukan absen sidik jari.

FSGI menilai bahwa Pemda sangat kaku memandang beban kerja guru sebagaimana yang diatur pada Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 untuk memenuhi ketentuan 37,5 jam kerja efektif maupun 24 jam tatap muka. Padahal pemerintah melalui Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 telah memberikan kelonggaran bagi ASN untuk melakukan pekerjaannya dengan fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from home) sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Guru termasuk jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan di rumah selama pelaksanaan pembelajaran daring. Kehadiran guru di sekolah juga bertentangan dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan Belajar dari Rumah, yang diperkuat dengan Surat Edaran Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 untuk melaksanakan Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh secara daring dan luring. Selama guru-guru masih mampu memenuhi tugas pokoknya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan, maka pembelajaran daring maupun luring dari rumah seharusnya tidak menjadi masalah.

Tidak hanya bagi guru yang berstatus ASN, bagi guru-guru pada perguruan swasta pun ada kewajiban untuk hadir ke sekolah sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Pada konteks guru swasta, kami melihat ini lebih kepada relasi antara atasan dan bawahan, dimana atasan tidak rela memberikan gaji penuh kepada bawahannya jika bawahan juga tidak bekerja full time, maka guru-guru pun diwajibkan hadir ke sekolah.

KEDUA, Beranjak dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya juga terlihat bahwa telah terjadi penularan atau transmisi pada lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tersebut sekolah belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya saja membiarkan guru berinteraksi dengan membuka maskernya, meletakkan guru pada satu ruangan yang sama tanpa memperhatikan physical distancing, minimnya sarana CTPS atau hand sanitizer serta sarana sanitasi lainnya.

Penting juga diketahui bahwa kewajiban hadir ke sekolah telah mengakibatkan guru-guru yang berada di luar kota harus melakukan perjalan an ke sekolah tanpa melalui protokol kesehatan yang dianjurkan selama menggunakan sarana transportasi publik. Lalu tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sampai di sekolah. Pada hal sesuai dengan ketentuan SKB bagi warga sekolah yang berasal dari zona merah menuju sekolah yang berzona hijau harus diisolasi selama 14 hari. Kondisi ini mengakibatkan sekolah menjadi tempat yang beresiko untuk penularan Covid-19 dan guru menjadi kelompok yang paling rentan tertular.

KETIGA, jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi maka akan semakin banyak guru yang terpapar Covid 19 bahkan sampai meninggal dunia. Kalaupun sembuh, bisa jadi guru yang sudah terpapar mengalami kecacatan fisik secara permanen pada paru-parunya. Lalu bagaimana dengan nasib Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 sebagaimana yang disampaikan Presiden pada Pidato Kenegaraan menyambut peringatan HUT RI yang baru lalu? Tentunya akan sulit terwujud karena dalam situasi normal saja, Indonesia masih kekurangan guru dari sisi sebaran, kualifikasi dan kompetensi. Apalagi guru-guru terus berguguran atau mengalami kecacatan akibat tertular Covid 19. Situasi ini semakin sulit karena pemerintah berencana tidak melakukan penerimaan ASN sampai 5 tahun yang akan datang sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

KEEMPAT, Kondisi seperti ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah di tengah upaya Kemendikbud melakukan relaksasi pembukaan sekolah dari zona hijau menjadi zona hijau dan zona kuning. Pemerintah harus sangat berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap Pemerintah Daerah dalam menjalankan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Karena banyak ditemukan pada implementasinya di lapangan banyak Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi SKB 4 Menteri dalam upaya untuk membuka sekolah.

KELIMA, FSGI mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya guru berhak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Disamping berhak memperoleh perlindungan profesi, perlindungan hukum dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, maka guru juga berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk perlindungan terhadap resiko kesehatan lingkungan kerja. Dimana perlindungan ini harus diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, sekolah, organisasi profesi dan masyarakat. Pada konteks situasi pandemi seperti saat ini, maka guru-guru harus memperoleh perlindungan dari penularan Covid 19 di lingkungan sekolahnya masing-masing.

REKOMENDASI

Merujuk pada apa yang telah kami uraikan, maka FSGI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

PERTAMA, Pemerintah Daerah maupun Yayasan Perguruan Swasta tidak mewajibkan guru masuk ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring selama tugas-tugas pokok sebagai guru masih bisa dilaksanakan dari rumah.

KEDUA, Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, agar melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaan Belajar dari Rumah maupun upaya pembukaan sekolah. Jika diperlukan, agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama dalam upaya pembukaan sekolah, dengan sanksi secara bertahap mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat sesuai dengan tingkatan kesalahannya.

Bagi FSGI, langkah ini sangat penting mengingat kepatuhan yang rendah terhadap upaya pencegahan penularan Covid 19 di sekolah. Langkah yang sama seperti penerapan sanksi bagi warga yang tidak memakai masker yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah. Langkah ini juga merupakan implementasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 bagi lingkungan pendidikan.

KETIGA, Agar seluruh pihak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, sekolah, organisasi profesi, orang tua dan masyarakat serius dan bersinergi dalam memberikan perlindungan bagi guru, terutama perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko penularan Covid 19 yang mungkin terjadi di sekolah.

KEEMPAT, Kami juga meminta Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan testing kepada guru-guru sebelum membuka sekolah dalam bentuk PCR Test atau Swab Test. Karena langkah ini sangat efektif dalam mencegah penularan Covid 19 di sekolah. Walaupun dalam bentuk sampel, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, begitu ditemui kasus positif, pemerintah daerah langsung mengambil kebijakan yang sangat tepat yaitu menunda pembukaan sekolah untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Apalagi kami pernah mendengar dari BNPB bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak pada 270 Kabupaten/ Kota, Pemerintah akan meningkatkan jumlah testing. Pertanyaannya, mengapa Pemerintah tidak melakukan testing untuk pembukaan sekolah?

Sumber: Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal FSGI (HP/ WA : +62 812-8765-8515)
Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI (HP/ WA : 0853 7070 0060)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.