Bandung, Jurnalpublik.com – Anis Matta dalam bukunya Gelombang Ketiga Indonesia menyampaikan bahwa perang ideologi dan paradigma _”Politik sebagai Panglima”_ yang diusung Orde Lama telah mengabaikan kesejahteraan rakyat. Hingar-bingar politik hampir tak bertaut dengan denyut kehidupan rakyat yang makin hari makin di dera kemiskinan.

Sedangkan Orde Baru hadir sebagai antitesis Orde Lama setelah melewati masa transisi yang berdarah. Dengan mengedepankan _”Ekonomi sebagai Panglima”_, Orde Baru memberangus kebebasan politik atas nama stabilitas. Negara tampil sebagai aktor ekonomi utama yang kemudian digerogoti oleh praktik kolusi dan kroniisme dari para aktornya.

Pada kesimpulannya, Orde Lama; demokrasi tidak bertemu dengan kesejahteraan, sedangkan Orde Baru; kesejahteraan yang tidak bertemu dengan demokrasi. Apakah Narasi Arah Baru dapat mempertemukan Demokrasi dengan Kesejahteraan? Ini Pertanyaan substansial yang harus dijawab oleh Narasi Arah Baru Indonesia.

Apakah Demokrasi bisa bertemu dengan Kesejahteraan?

Pertanyaan ini menjadi perdebatan dan diskusi lepas antara Saya dan sohib Saya Bramastyo Bontas, karena pertanyaan ini adalah pertanyaaan substansial yang harus terjawab juga secara empirik dan jelas. Karena buat apa kita memperjuangkan demokrasi jika demokrasi tidak punya efek kesejahteraan. Bram dalam disertasi doktoralnya di Universitas Padjajaran berhasil menjawab pertanyaan substansial itu secara empirik. Disertasi yang berjudul _”Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”_ adalah studi empirik yang mencoba menjawab pertanyaan apakah demokrasi bisa bertemu dengan kesejahteraan.

Pada disertasinya Bram mendapatkan kesimpulan bahwa proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia dalam hal ini periode 2010-2018 (9 tahun) mempengaruhi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demokratisasi dalam hal ini dibatasi pada 3 indikator, yaitu; kebebasan sipil _(civil liberty)_, hak-hak politik _(political rights)_, dan lembaga-lembaga demokrasi _(institution of democracy)_. Dan Indeks Demokrasi Indonesia di tiga indikator ini juga sudah dihitung dan di rilis resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan kesejahteraan diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang indikator utamanya adalah pendapatan per kapita. Jadi kesimpulan disertasi ini juga memberikan kabar gembira bagi para pejuang demokrasi bahwa perjuangan menjadikan Indonesia negara yang demokratis berbanding lurus dan sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945  “memajukan kesejahteraan umum”.

Kelembagaan politik demokratis yang menjadi salah satu topik bahasan dalam disertasi Bram sejalan juga dengan apa yang di tulis Anis Matta dalam Buku Gelombang Ketiga Indonesia;  _Yang alpa dibangun oleh Orde Baru adalah tatanan kelembagaan ekonomi dan politik yang menentukan kesejahteraan sebuah bangsa. Kelembagaan ekonomi menentukan insentif ekonomi sementara kelembagaan politik berperan dalam menentukan bagaimana proses tersebut bekerja. Kelembagaan politik mencakup konstitusi, tingkat pencapaian demokrasi dan kekuatan serta kapasitas negara dalam mengatur masyarakat_. Bahkan dalam kelembagaan politik ini Anis Matta menekankan fungsi partai politik dalam mengelola hubungan negara dan masyarakat sipil. Menurut Anis Matta partai politik berperan sebagai jembatan antara negara dan rakyat dalam proses dan mekanisme politik formal seperti pemilihan umum, pembentukan pemerintahan dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR sebagai perwakilan rakyat. Selain partai politik, dalam kelembagaan politik Anis Matta juga menyoroti fungsi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Media Massa dan Ormas sebagai elemen yang menjadi jembatan antara negara dan masyarakat sipil. Bram ketika mempertahankan disertasinya menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan politik yang demokratis adalah salah satu elemen penting dalam indikator demokrasi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini Bram memberi contoh lembaga  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang kehadirannya di era demokratisasi memberikan banyak peran positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tantangan Arah Baru Indonesia

Anis Matta mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia dengan cita-cita memperbaiki kelembagaan politik di Indonesia beserta instrument demokrasi lainnya. Perbaikan sistem demokrasi dari mulai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan politik dalam disertasi Bram signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Artinya kerja-kerja politik dalam mewujudkan  Indonesia yang demokratis adalah sesungguhnya juga kerja-kerja untuk menyejahterakan rakyat. Trend ini perlu dijaga oleh semua elemen bangsa bahwa demokrasi itu pro kesejahteraan bukan sebaliknya.

Partai Gelora Indonesia dalam narasi Arah Baru Indonesia sudah memberikan dua kalimat kunci yang selaras dengan hasil disertasi Bram; _Membentuk Pemerintahan yang efektif_ dan _Membangun pondasi kemakmuran jangka panjang_. Dua kalimat kunci ini adalah refleksi dari bertemunya Demokrasi dan Kesejahteraan. Peta jalan menuju kesana sedang disusun oleh Partai Gelora Indonesia, mempertemukan demokrasi dan kesejahteraan adalah cita-cita untuk Indonesia, dan itu bukan jalan mudah, tapi juga bukan mustahil terwujud. Di sinilah tantangannya, bukan hanya untuk Partai Gelora saja tapi juga tantangan untuk Indonesia.

Dan pada akhirnya, Saya mengucapkan selamat kepada Bramastyo Bontas atas gelar Doktor-nya dalam bidang ekonomi terapan. Dan selamat juga atas Disertasi Bram yang berjudul _”Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”_, yang telah memberikan bukti empirik dan penguatan terhadap Narasi Arah Baru Indonesia yang digagas Anis Matta bahwa Demokrasi bisa bertemu dengan Kesejahteraan.

*Bandung, 5 Agustus 2020
Oleh: @irfanenjo
Founder GassPoll Institute

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.