Jakarta, Jurnalpublik.com – Pada 27 April hingga 3 Juli 2020, Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar) melaksanakan survey daring terkait pemenuhan hak-hak buruh perempuan di tengah pandemi Covid-19. Adapun temuan utama dalam survey ini antara lain:

Kehilangan Sumber Pendapatan, Tidak Memperoleh Bantuan Sosial
Ketidakadilan yang diakibatkan penerapan model hubungan perburuhan yang fleksibel (labor market flexibility) serta ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok global (global supply chain) semakin jelas dalam kondisi pandemi. 63,5% buruh buruhpuan terdampak pandemi dengan pengaruh langsung terhadap penghasilan.

Buruh perempuan terdampak pandemi Covid-19 dengan Pengaruh Langsung terhadap Penghasilan
Buruh perempuan terdampak pandemi Covid-19 dengan Pengaruh Langsung terhadap Penghasilan

Alasan bahwa tidak ada order untuk dikerjakan, digunakan perusahaan untuk melegitimasi tindakan ini. Namun, tidak ada order bukan berarti perusahaan merugi, karena klaim semacam ini tidak pernah dibuktikan dengan membuka laporan keuangan perusahaan kepada para buruh. Apalagi, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi dunia industri berupa stimulus fiskal. Dengan demikian, perusahaan masih menunjukkan keengganan untuk melakukan dialog bersama buruh. Tampak juga bahwa kesejahteraan buruh bukan menjadi prioritas perusahaan. Buruh-buruh dipandang tak lebih sebagai sarana untuk mengakumulasi laba.

Meskipun tindak culas kerap dilakukan oleh perusahaan selama pandemi kepada para buruh, hingga saat ini tidak terlihat tindakan tegas pemerintah kepada para pengusaha. Makin banyaknya kelompok pengusaha yang menjadi bagian dari lingkaran kekuasan, adalah salah satu faktor pendorong akan hal ini.

Buruh perempuan, yang kerap mendapatkan upah lebih rendah karena diskriminasi berbasis gender, kembali dikorbankan. Padahal, 28,7% dari buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi merupakan pencari nafkah tunggal, sementara 49,56% memiliki tambahan penghasilan dari pasangan atau saudara yang penghasilannya tidak menentu (sebelum pandemi). Bagi kelompok ini, tentu kehilangan sebagian kecil penghasilan saja akan sangat membebani.

Sumber Penghasilan Keluarga
Sumber Penghasilan Keluarga

Buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi semakin rentan karena 68,7% menempati hunian yang disewa dengan sistem pembayaran per bulan. Mendesaknya kebutuhan akan hunian, besar kemungkinan akan membuat buruh bergantung pada rentenir yang kerap beroperasi disekitar zona industri.

Status Hunian dan Perolehan Bantuan Sosial
Status Hunian dan Perolehan Bantuan

Meskipun berada dalam posisi demikian, kondisi buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi semakin rentan karena buruknya tata kelola penyaluran bantuan sosial. 41,74% buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi, menyatakan tidak pernah menerima bantuan sosial sama sekali.

Temuan ini telah menunjukkan bahwa kemiskinan struktural adalah inheren di dalam model perekonomian yang mengandalkan daulat pasar. Pandemi Covid-19 hanya memperburuk kondisi
yang sedari awal telah buruk.

Kartu Pra Kerja: Program Buruk di Tengah Situasi Buruk

Buruknya kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara terlihat dari kacaunya program Kartu Pra Kerja. Selain kritik mengenai conflict of interest, konten pelatihan yang ala kadarnya, dan alokasi anggaran yang tidak tepat, 72,18% buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi mengaku tidak pernah mendaftar Kartu Pra Kerja. Ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kartu pra kerja tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada buruh yang terdampak Covid-19 atau tidak tersedianya mekanisme yang memastikan buruh terdampak akan mendaftar Kartu Pra Kerja. Sukar kiranya untuk berasumsi bahwa buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi tidak mendaftar Kartu Pra Kerja sekedar karena faktor kemalasan.

Mendaftar Kartu Pra Kerja
Mendaftar Kartu Pra Kerja

Tidak maksimalnya penginformasian program Kartu Pra Kerja tidak dapat dilepaskan dari kebijakan working from home bagi pegawai Kemnaker, yang menyebabkan hanya 20% pegawai yang berada di kantor –alih-alih tetap bekerja dengan protokol yang lebih ketat. Pegawai Kemnaker, atas perintah pimpinannya, bisa bersantai bekerja aman dari rumah, sementara buruh tengah berada dalam situasi yang tak baik.

Jumlah pendaftar Kartu Pra Kerja yang disampaikan pemerintah di berbagai kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan program ini dalam menarik buruh yang benar-benar terdampak pandemi. Pasalnya, tidak ada batasan bagi pendaftar kartu pra kerja. Siapapun bisa mendaftar, meskipun penghasilannya sama sekali tidak benar-benar terdampak pandemi.

Buruh Ibu Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Anak dan Cemaskan Masa Depan Anak

53% dari buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi merupakan buruh yang menanggung kebutuhan anak atau buruh ibu. Hampir seluruhnya menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak di masa pandemi ini. Penyebabnya, tentu karena politik upah murah yang selama ini dijalankan pemerintah membuat penghasilan kebanyakan buruh bersifat subsisten sehingga tidak memungkinkan buruh mempunyai tabungan di masa sulit.

Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak
Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak

Tidak terpenuhinya kebutuhan anak, akan berdampak jangka panjang, karena kurangnya nutrisi untuk tumbuh kembang, ruang interaksi yang tidak kondusif, akses pendidikan yang minim, dan lainnya. Hal ini linier dengan kecemasan buruh ibu akan masa depan anaknya. Hanya 9,84% buruh ibu yang menyatakan masih optimis akan masa depan anaknya. Dengan kata lain, kinerja pemerintah sejauh ini belum tampak meyakinkan untuk membangun keyakinan buruh ibu akan masa depan anaknya.

Pendapat tentang Masa Depan Anak
Pendapat tentang Masa Depan Anak

Di samping itu, 55,74% buruh ibu yang penghasilannya terdampak pandemi menyatakan bahwa kebijakan sekolah dari rumah menjadi beban tersendiri karena beberapa faktor, antara lain: kepemilikan smart phone, biaya kuota internet, serta memastikan pemahaman anak akan pelajaran. Benar, bahwa pandemi tidak memungkinkan interaksi fisik, namun angka ini menunjukkan ketidakseriusan negara dalam merumuskan strategi untuk dapat mengurangi beban buruh ibu yang perekonomiannya sedang berada dalam kondisi sangat buruk. Beban ganda yang kerap ditanggung buruh ibu, diperburuk dengan absennya negara dan perusahaan untuk bertindak lebih dalam meringankan beban buruh ibu.

Pemerintah harus memastikan situasi sulit bagi buruh perempuan ini tidak dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mempekerjakan buruh perempuan dengan upah murah dan dalam keadaan tidak layak dan tidak sehat!

Narahubung Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar):
Dian Septi Trsinanti
081804095097

Responden dalam survey ini adalah 181 orang buruh perempuan yang bekerja pada
57 perusahaan dengan 5 wilayah asal responden terbanyak meliputi: Jakarta (74%),
Bekasi (6,6%), Karawang (5%), Tangerang (5%), dan Semarang (4,4%). Adapun 4 sektor pekerjaan tertinggi: Garment, tekstil, kulit, dan alas kaki 77,9%; Kimia, karet, dan plastik 9%; Hiburan, hotel, dan rumah makan 2,8%; dan Percetakan: 2,8%.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.