Jakarta, Jurnalpublik.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai simbol kekuasaan istana tak lagi menarik untuk dilirik. Kicauan para prajurit atau menteri jauh lebih disoroti dibandingkan penyataan-pernyataan Jokowi hanya sebagai lelucon yang dibuly oleh rakyatnya sendiri di media sosial. Maka dalam hal ini perlu dikaji sentralisasi kekuasaan Kepala Negara yang sedang menjalankan roda pemerintahanya.

Inkonsisten, gerasak-gerusuk, benturan kebijakan, dan amatiran itulah yang bisa disimpulkan dari kacamata publik, bagaimana pemerintah atau negara hadir dalam mengelola dan mengadapi pandemi covid-19 yang sedang menimpa tanah air. Podium kebijakan tidak lagi tersimbol pada presiden, kursi kekuasaan telah menjadi shift yang dikendalikan dari elit ke elit, gamblangnya semua menteri berkesempatan duduk di kursi kepresidenan dan berkuasa untuk melontarkan kebijakan dan statement yang berseberangan dengan Presiden.

Mimbar kepresidenan menjadi mimbar serimonial yang tidak memiliki konsekuensi hukum, tidak mengikat, dan tidak memberikan solusi. Pidato kepresidenan seharusnya menjadi kran solusi yang ditunggu dan diharapkan rakyat, faktanya sangat disayangkan instrument tersebut hanya sebagai informasi center yang melakukan konferensi pers atas persebaran jumlah data covid-19 dari hari ke hari. Kicauan atau tanggapan Jokowi terhadap isu-isu tertentu tidak responsif dan tidak reaktif, selalu ditanggapin dengan nyeleneh dan tidak rasional.

Statement menteri perhubungan misalkan terkait diberlakukannya kembali izin operasi transportasi, yang kontra dan bertentangan dengan penerapan PSBB dan larang mudik. Perbedaan istilah “mudik” dan “pulang kampung” telah mencoreng wajah Presiden yang dibantah langsung oleh Menhub, bahwa mudik dan pulang kampung ini sama saja dan sebangun. Dliuar kontek salah dan benar bukankah ini telah menjatuhkan wibawa Presiden sebagai pemangku jabatan tertinggi dalam bernegera, namun diklarifikasi sendiri oleh bawahanya.

Belum lagi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang kerap melontarkan kebijakan yang kehendak sendiri, pasca di umumkan larangan mudik oleh Presiden Jokowi bagi seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN), para TNI dan Polri serta pegawai BUMN, justru Luhut mengungkapkan hal berbeda, ia mengatakan larangan mudik dikhususkan untuk wilayah Anies Baswedan, Jakarta dan daerah yang menetapkan PSBB.

Ditambah lagi beda suara aturan Luhut dan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, mengenai Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan COVID-19 menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terlebih ojek online (ojol) diperbolehkan membawa penumpang, bertolak belakang dengan Permenkes.

Artinya tidak adanya kekuatan politik yang tersentral dalam memutuskan kebijakan. Bukankah dalam hal ini Presiden menjadi pemegang palu kekuasaan yang bisa mengetuk kebijakan kapan saja dan dalam situasi apapun yang disebut palu Peraturan Presiden atau perpu. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada yang menteri saling bantah-bantahan, koordinasi pemerintah pusat dengan daerah masih berantakan, dan pergulatan kepentingan politik yang dipertontonkan dilingkungan istana. Dari sini perlu dipertanyakan terkait peran Jokowi sebagai pengedali kekuasaan secara penuh atau malah sudah menjadi sharing kekuasaan sebagai kontrak politik yang harus dipenuhi.

Oleh: Shabirin Arga (Pengamat Sosial dan Politik, Direktur Media dan literasi Prodewa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.