Depok, Jurnalpublik.com – Kuasa Hukum Garbi Depok, Slamet, menunggu tanggapan pemerintah Kota Depok, dalam hal ini, Walikota Depok, Mohammad Idris, terkait pencopotan baliho Garbi Depok oleh satpol PP Kota Depok, Jawa Barat.

Bermula dari Garbi Depok yang memasang baliho pada Selasa, 3 Desember 2019, namun pada Rabu, 4 Desember 2019, baliho tersebut diturunkan paksa oleh satpol PP Kota Depok.

Slamet mengutarakan, bahwa secara prosedural, Garbi, selaku konsumen jasa reklame sudah memesan untuk memasang reklame melalui agency advertising.

“Sudah membayar jasa, sewa, perijinan dan pajak. Kewajiban sebagai konsumen (pengguna-red) jasa advertising sudah dipenuhi pihak Garbi. Sampai tahap agency memasang reklame di tempat yang ditentukan. Pihak agency berani memasang reklame berarti segala prosedural telah dipenuhi. Apalagi pajak reklame sudah dibayar, dan sudah pula mendapatkan sticker tanda lunas pajak,” tutur Slamet.

Slamet menerangkan bahwa ada keterangan yang berubah-ubah dari pihak Walikota Depok.

“Menurut keterangan agency, ada oknum satpol PP Pemkot meminta reklame diturunkan dengan alasan mengganggu pandangan walikota. Namun secara formil beralasan reklame belum berizin,” kata Slamet.

Tapi kemudian kabar terakhir yang didapat pihak Garbi Depok berbeda lagi.

“Kabar terakhir, walikota tidak akan terbitkan izin reklame dan pajak yang sudah disetor akan dikembalikan,” kata Slamet.

Terkait hal tersebut Slamet selaku kuasa hukum Garbi mengutarakan tiga hal;

(1) perlakuan satpol PP q.q. Walikota depok telah mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat masyarakat,

(2) Garbi tetap berkeinginan memasang baliho, karena tidak ada aturan yang dilanggar dan isi baliho tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukan spanduk kampanye,

(3) jika walikota tetap melarang memasang reklame, padahal Garbi telah memenuhi kewajiban sebagai konsumen (pengguna-red) jasa agency reklame dan walikota tidak menerbitkan izin reklame, maka Garbi akan menggunakan hak hukumnya baik melalui peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.