Jakarta, Jurnalpublik.com – Menyikapi proses Yudicial Review terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut UU KPK hasil revisi, saya menyoroti salah satu pasal dalam UU KPK yang baru tentang penyadapan yang harus seizin dewan pengawas. Selama ini KPK melakukan penyadapan yang berujung pada OTT didasarkan pada aturan internal atau SOP di KPK.

Padahal penyadapan pembicaraan seseorang adalah melanggar hak azasi, privacy right, setiap warga negara. Hal-hal yang mengatur mengenai “perampasan hak azasi” warga negara hanya dapat dilakukan oleh aturan setingkat UU, tidak boleh hanya didasarkan pada aturan internal atau SOP saja.

Pengaturan tentang penyadapan dalam UU KPK yang baru tersebut sejalan dengan Putusan MK No. 006/PUU-I/200372 tentang penyadapan. Mahkamah berpendapat bahwa tata cara penyadapan tetap harus diatur Undang-Undang.

Alasan perlunya diatur di UU karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, privacy right, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Materi lainnya akan saya uraikan beberapa saja yang penting di bawah ini.

A. KPK adalah salah satu dari cabang kekuasaan pemerintah

Selama ini kekuasaan KPK sebagai badan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat kuat dan tak tersentuh. Bahkan banyak orang menyebut sebagai superbody, atau negara dalam negara. Dia lupa bahwa lembaga ini adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Karena ia adalah menjadi bagian dari kekuasaan  pemerintahan, maka orkestra besar pemberantasan korupsi semestinya seiring dan seirama dengan agenda besar pemerintahan. KPK harus menjalankan fungsi koordinasi, supervisi dan komunikasi dengan lembaga penegakan hukum yang lain seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Orkestra pemberantasan korupsi ini di bawah komando presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan.

Konsekuensi dari konsepsi KPK sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan adalah (i) pegawai KPK adalah sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dan (ii) melakukan koordinasi, supervisi dan menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam komando Presiden melalui Dewan Pengawas.

Pertanyaannya, apakah kemudian KPK akan tetap independen? Independensi kelembagaan bulan melekat pada status lembaganya, tetapi pada fungsi kelembagaan. Misalnya fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan adalah tetap independen meskipun aparaturnya berstatus sebagai aparatur sipil negara. Ingat kasus Presiden Soeharto dituntut oleh Jaksa.

Ndak percaya sama Presiden sebagai komandan pemberantasan korupsi? Kenapa lo pilih Ndro?

B. KPK (katanya) bukan lagi penyidik dan penuntut

Penyidikan dan penuntutan adalah hierarki proses dalam hukum acara. Tahap pertama proses hukum dalam criminal justice system adalah penyelidikan. Setelah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, maka prosesnya dapat meningkat ke penyidikan. Kemudian jika dalam tahap penyidikan berkasnya telah lengkap maka akan meningkat ke penuntutan.

Menurut UU KPK lama, seluruh proses dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berada di satu pintu satu atap, lembaga KPK. Sehingga KPK disebut sebagai lembaga superbody.

Sedangkan dalam UU KPK baru, proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan KPK. Namun jika sudah ke tahap penuntutan, maka KPK harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

Apakah dengan begitu kewenangan sebagai lembaga penegak hukum dibatasi? Harusnya tidak.

Oleh: Slamet (DPN Partai Gelora Indonesia)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.