Jakarta, Jurnalpublik.com – Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, menjelaskan alasannya terkait pembelaannya terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang direncanakan Menteri BUMN, Erick Thohir, masuk dalam kepemimpinan salah satu BUMN.

“Sekali lagi saya tidak membela orang, saya membela hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara,” kata Fahri Hamzah (19/11/2019).

Fahri Hamzah menambahkan bahwa mantan narapidana bukanlah narapidana.

“Maka disitu saya mengatakan, harus ada penyadaran yang menyeluruh bahwa seorang mantan narapidana bukan narapidana. Orang yang pernah dihukum oleh negara setelah dia bebas, maka bebaslah dia secara penuh, kecuali dalam pidana tertentu yang dihukum melebihi 5 tahun, dia tidak boleh mendaftarkan diri menjadi pejabat politik elected official” terang Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga menyinggung UUD 1945 pasal 27.

Nah, pasal 27 UUD jelas mengatakan, segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecuali, inilah pondasi daripada seluruh regulasi anti diskriminasi di Indonesia, yang kita telah tidak saja membuat Undang-Undangnya juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang anti diskriminasi. Negara kita sudah final dengan semua ini,” tambah Fahri Hamzah lagi.

Fahri Hamzah juga menjelaskan terkait tidak boleh ada orang yang didiskriminasi secara permanen.

“Itu sebabnya tidak boleh ada orang yang didiskriminasi secara permanen, apalagi apabila pada dirinya tidak ada lagi sangkut paut hukum. Kalau dia dituduh, dia pernah ada orang bikin buku tentang dia dan sebagainya itu semua dugaan yang belum masuk ke ranah hukum. Dia baru bisa distop apabila hukum telah berbicara untuk membatasinya,” pungkas Fahri Hamzah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.