Jelang pilkada 2020, sejumlah tokoh di daerah yang memiliki niat maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah sudah mulai melakukan kerja politik untuk mendongkrak  popularitasnya, upaya membangun kepercayaan publik terus dilakukan namun itu tidak mudah sebab Kepercayaan publik terhadap tokoh politik bersifat relatif, sehingga seorang figuran meski selalu menjaga kestabilan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.

Yang terjadi di Indonesia para calon kepala daerah tidak terlihat perbedaan mendasar antara calon kepala daerah dengan lainnya , semua jurus kampanye sama, begitu juga pendekatan pada pemilih, itulah sebabnya masyarakat kemudian menjadikan popularitas sebagai acuan memilih calon Gubernur/Walikota/Bupati dan tidak melihat program yang berkesinambungan. Dalam melakukan proses branding terhadap calon kepala daerah penting dalam dua hal yaitu pertama menciptakan nilai tambah (added value) yaitu nilai-nilai yang mampu membuat pemilih tertarik pada saat melihat figuran, kedua membangun Nilai guna (used value) bahwa ketika merek politik yang kita hadirkan memiliki kegunaan yang berbeda dengan produk merek politik kompetitor.  

Menurut Silih Agung Wasesa dalam bukunya “Political Branding”, ada lima hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan nilai politik dari proses branding:

  1. Inovasi , sebuah merek politik meski melakukan inovasi dalam benak pemilih, baik inovasi gagasan maupun inovasi program.  Inovasi program harus dijalankan berkesinambungan dan terukur agar mampu merebut simpati masyarakat pemilih.
  2. Asosiasi Merek , untuk memudahkan masyarakat menancapkan nilai merek politik yang tengah kita kembangkan, ada baiknya kita membangun asosiasi merek dengan sesuatu yang relevan terjadi dimasyarakat dan lebih dahsyat jika nilai-nilai tersebut diasosiasikan sebagai solusi yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Mungkin akan lebih menarik kalau asosiasi memberikan solusi praktis yang begituh diketahui masyarakat langsung memicu komentar “ nach , ini dia yang kita butuhkan “ satu hal yang harus diperhatikan dari kekuatan asosiasi ini yaitu cara menyusun redaksionalnya.
  3. Pembauran Fungsi Program atau Produk, sebuah merek politik harus melakukan pembauran  fungsi-fungsi produknya untuk menghindari kejenuhan pemilih  dan mencegah pemilih berpindah ke produk kompetitor. Idealnya setiap 3 bulan harus ada pembaruan program-program yang dikembangkan, pengembangan program bukan berarti  membuat program baru, tetapi memberikan nilai baru dalam program yang sudah ada. Pembauran berbasis hasil evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, hasil pembauran inilah menjadi basis positioning statement yang akan di tulis dispanduk, baliho, ataupun poster-poster sosialisasi.
  4. Konsep Paradoksal,  Nilai konsep yang membuat hentakan kuat dalam benak masyarakat, kuncinya adalah harus berani berbeda secara signifikan sehingga kecerdasan mutlak diperlukan.
  5. Sentuh Pengalaman pemilih. Interaksi terpenting antara masyarakat sebetulnya bukanlah interaksi sekedar pemenuhan fisik, tetapi apa yang terjadi pada pikiran pemilih. Jadi bukan sekedar kebutuhan fisiknya tetapi kebutuhan psikologisnya. Jadi ada pertemuan Panjang antara masyarakat dengan merek politik seorang tokoh, maka mutlak perlu memiliki data tentang apa yang terjadi dalam pikiran masyarakat.

Kecakapan calon kepala daerah dalam proses membangun  Branding politik dirinya sangatlah penting karena akan menjadi cikal bakal menciptakan Loyalis ditengah masyarakat kemudian bisa membentuk sikap fanatisme pemilih terhadap merek politik yang dibangun.

ANAS RA

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.