Pemilu Legislatif 2019

Penguatan Kualitas Demokrasi melalui sistem Pemilihan Umum

Jurnalpublik.com – Bangsa Indonesia telah berani memilih sistem demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan 250 juta lebih rakyat Indonesia. Sistem demokrasi mungkin bukan satu-satunya sistem yang tertua di dunia. Namun hampir semua negara di dunia saat ini memilih sistem ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem demokrasi telah mewarnai peta jalan kehidupan umat manusia dalam beberapa abad yang lalu.

Sebagai pilihan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh sendi-sendi kehidupan di dalamnya maka mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya. Keterlibatan ini pula yang kita yakini sebagai konsep demokrasi. Konsep yang memberi ruang dan kesempatan bagi setiap rakyat Indonesia untuk tegak pada kedaulatannya sendiri.

Karena sistem ini sudah menjadi konsensus bersama maka partisipasi kita sebagai warga negara mutlak kita lakukan. Semakin besar dan maksimal partisipasi warga negara maka akan sebaik dan semakin legitimate hasil pemilu dan seluruh instrumen pendukungnya. Maka tugas kita sebagai intelektual tidak saja ikut serta memberi suara namun lebih dari itu bagaimana peran kita mengajak, menghimbau dan mengarahkan rakyat Indonesia yang lainnya untuk memilih.

Jumlah partisipan dalam setiap gelaran pemilu masih memprihatinkan. Angka golput terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini patut disayangkan karena akan mereduksi legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi.

Tingkat partisipasi publik pada pemilu pertama 1955 cukup tinggi mencapai 91,4 persen dimana angka golput hanya 8,6 persen. Pada pemilu 1971, jumlah pemilih meningkat menjadi 96,6 persen dimana golput turun drastis menjadi hanya 3,4 persen.

Pada pemilu 1977, 1982 dan 1987 partisipasi politik rakyat Indonesia masih di angka 96 persen dan golput di angka 3,5-3,6 persen. Pemilu 1995 jumlah pemilih turun sedikit menjadi 95,1 persen dan golput naik 4,9 persen. Kemudian pada pemilu 1997 juga demikian angka pertisipasi pemilih kembali turun menjadi 93,6 persen dan golput naik 6,4 persen.

Yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah angka partisipasi pemilih semakin tereduksi pada pemilu pasca reformasi. Pemilu 1999 katakanlah, jumlah pemilih hanya 92 persen. Golput naik menjadi 7,3 persen. Pemilu 2004 lebih memperihatinkan lagi angka partisipasi pemilih untuk pertama kalinya turun di bawah 90 persen atau berkurang menjadi 84,1 persen dimana golput meningkat drastis menjadi 15,9 persen.

Partisipasi pemilih pada pemilu 2009 lebih memperihatinkan lagi. Jumlah pemilih turun menjadi 70,9 persen. Golput meningkat pesat hampir menembus angka 30 persen. Sebuah angka yg relatif cukup besar pada negara demokrasi. Namun demikian, pada pemilu 2014 sudah ada sedikit perbaikan dimana jumlah pemilih baik menjadi 75,11 persen. Hasil positif ini patut kita apresiasi mengingat pemilu adalah soal penggunaan hak dan bukan kewajiban. Tapi agar kualitas demokrasi semakin baik maka setidaknya angka partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam melihat proses demokrasi yang terus berkambang.

Mengapa jumlah pemilih dari pemilu ke pemilu berikutnya semakin menurun? Perlu kajian yang komprehensif menjawab pertanyaan ini. Jika ingin diteliti lebih jauh bisa dibedah dari uimlah total pertisipasi pemilih tersebut berapa persen pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Harus kita akui bahwa semakin tinggi jumlah pemilih yang dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi maka output pemilu berupa para caleg dan juga bahkan capres yang terpilih akan berkualitas. Lihat saja bagaimana negara-negara maju yang menggunakan sistem demokrasi dalam memilih anggota parlemen dan eksekutifnya. Kualitas anggota parlemennya lebih baik.

Menjadi pertanyaan bagi kita semua pemilu ini untuk siapa?

Jika mau jujur tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang datang sekali dalam lima tahun. Kesempatan ini hadir dan menjadi hak kita untuk mengirim pelayan-pelayan rakyat ke DPRK, DPRD, DPR RI, Pendopo Walikota, Bupati, Gubernur dan Istana Presiden sekalipun. Mereka-mereka yang terpilih ini kemudian menjadi penyelenggara negara yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.

Semakin berkualitas mereka para penyelenggara negara maka semakin berkualitas nasib rakyat Indonesia. Lalu masihkah kita memandang bahwa pemilu ini bukan untuk kita? Lalu untuk siapa? Agak aneh jika kita sebut bahwa pemilu hanya untuk para kontestan atau untuk orang lain yang berkepentingan. Karena hasil pemilu ini digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Harus kita akui bahwa belum sepenuhnya aktor-aktor politik yang bertarung dalam pesta demokrasi ini memilik rekam jejak yang baik dan punya kapasitas terbaik. Masih banyak para calon anggota legislatif ini mencari pekerjaan baru. Mereka minim kreativitas, gagasan dan narasi tentang kebangsaan. Jika orang-orang seperti mereka terpilih hanya akan menjadi beban sejarah yang harus kita tanggung bersama.

Oleh karena itu, mari kita maknai bahwa pemilu yang datang sekali dalam lima tahun ini sebagai kesempatan kita bersama untuk memperbaiki keadaan negara kita. Keprihatinan bahwa kita masih menjadi negara yang tertinggal jauh dari negara tetangga dalam konteks pembangunan misalnya menjadi cemeti yang menyemangati kita bahwa kita dengan segala kekayaan alam sebagai anugerah Allah yang maha kuasa seyogyanya mampu menjadi negara yang kuat, modern adil dan sejahtera. Karena semua syarat menjadi negara yg lebih baik sudah kita penuhi kecuali syarat kualiats kepemimpinan di level parlemen dan eksekutif yang masih memprihatinkan. Maka mau tidak mau mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam pemiliahan umum 2019 ini sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan yang kita emban seumur hidup. Semoga!

Akmal Said
Komisioner KIP/KPU Kota Sabang periode 2018-2023
Disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan Politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Sabang pada tanggal 16 Oktober 2018

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.