Lombok, Jurnalpublik.com -Gempa dahsyat yang terjadi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 Juli 2018 dan Minggu 5 Agustus 2018, menimbulkan kerusakan cukup parah.

Hingga hari ini (10/8/2018), tercatat korban tewas mencapai 391 jiwa, dan 156.000 orang mengungsi.

Kerusakan infrastruktur juga terjadi hampir menyeluruh. Baik insfratruktur berupa jalan, rumah warga, masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai gedung perkantoran pemerintahan.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus meminta pemerintah segera menetapkan bencana gempa di wilayah Lombok menjadi bencana nasional.

“Kalau kita lihat di Lombok Utara dan sebelumnya di Lombok Timur, sayang sekali kalau kita tidak melihat bahwa itu kejadian yang besar sekali karena hampir tidak ada infrastruktur yang utuh. Korban terdampak mencapai 320.000 penduduk. Jumlah rumah yang rusak  mendekati 100.000 rumah,” ujar Fahri saat melakukan kunjungan lapangan ke berbagai lokasi pengungsian warga di Lombok Utara, Rabu (8/8/2018).

Fahri mengatakan, saat ini sebagian besar warga terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian karena hampir seluruh rumah warga tidak bisa dihuni.

“Orang yang tidak mau lagi tinggal di rumah mencapai 230.000 jiwa. Itu hampir semua rumah. Termasuk rumah bupati, kepala dinas, rumah sakit, dan lainnya. Kehancuran secara fisik hampir semua,” terang Fahri.

“Infrastruktur jalan, jembatan, distrik, sanitasi, saluran air, masjid, sekolah, rumah sakit, semua hancur. Dari pantauan seperti itu, kita bisa disimpulkan bencana di Pulau Lombok ini adalah bencana nasional. Apalagi di Pulau Gili Trawangan, itu menjadi perhatian internasional. Pulau yang mayoritas dihuni orang asing. Penanganannya arus memakai pola penanganan terpadu,” tambah Fahri.

Fahri mengatakan, seperti kejadian tsunami di Aceh, beberapa tahun silam, untuk menyikapi gempa di wilayah Lombok ini juga perlu dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sebab, saat ini banyak tindakan di lapangan harus memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sehingga mobilisasi di lapangan menjadi terkendala.

“Presiden Jokowi harus mengeluarkan badan khusus, misalnya BRR sehingga bisa ada percepatan tindakan,” pinta Fahri.

Kemarin (10/8/2018), melalui cuitannya, Fahri kembali meminta presiden Joko Widodo mengunjungi Lombok dan membentuk badan khusus bencana Lombok.[]

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, meminta Presiden Joko Widodo mengunjungi Lombok dan membentuk badan khusus bencana Lombok.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.