Jurnalpublik.com – Istilah politik uang (money politics) merupakan istilah khas Indonesia. Rentang maknanya antara penyalahgunaan sumber daya kekuasaan (abuse of power) dan pembelian suara (vote buying). Istilah politik uang muncul pertama kali dalam UU Pemilu 1999, dalam frasa ‘untuk mencegah adanya politik uang (money politics), maka perlu adanya pembatasan dana kampanye yang diatur oleh KPU’.

yang mengatur pemilu dan pilkada sangat dinamis dan berubah terus-menerus, kecuali pada masa Orde Baru yang mapan. Ketentuan pidana larangan praktek ‘politik uang’ sudah ada sejak UU Pemilu 1955. Dan terus diulang pada pemilu selanjutnya lebih ketat khususnya pada pemilu paska reformasi.

Sumber keuangan pada momentum politik pemilu terkait erat antara dana kampanye dan sumber pendanaannya bisa menjangkau hingga konteks non pemilu. Perkembangan mekanisme hukum soal politik uang kemudian berkembang menjadi tiga bidang: tindak pidana pemilu, administrasi pemilu, dan pidana non pemilu.

Batasan perbuatan pemberian uang/barang pada pemilih untuk tujuan mempengaruhi pilihan secara illegal menjadi patokan normatif. Sehingga pencegahannya ditingkat hilir berupaya menangkal situasi kondisi itu. Bawaslu secara khusus ditentukan sebagai otoritas pencegahan praktek politik uang. Dan memberikan pedoman umum untuk menjamin tugas itu.Pedoman pencegahan tersebut dipandu dengan upaya identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan partisipasi.

Pencegahan atas potensi praktik politik uang dengan pedoman metodologis itu dalam lingkup tiga bidang hendaknya diefektifkan oleh Bawaslu sebagai leading sektor pencegahan politik uang. Sejak potensi hilir praktik politik uang hingga hulu sumber keuangan untuk tujuan politik menjadi bidang khusus pengawasan Bawaslu. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang tersedia dan permanen di kabupaten/kota.

Sehingga pemangku utama soal politik uang adalah penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU), Sentra Gakkumdu serta penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK dan pengadilan). Koordinasi tiga (3) bidang yang menjadi mekanisme penegakan hukum pemilu menjadi kunci pemberantasan politik uang pemilu/pilkada.

Penyediaan tools pengawasan yang bertujuan secara khusus pengawasan hulu- hilir potensial menjadi tugas rutin Bawaslu nantinya. Hal ini menjadi dasar pemikiran terapan unit intelejen pemilu Election Intelligence Unit (EIU).

Di Antara Permisif, Kecakapan, dan Deklarasi Politik Uang

Beragam jurus dikeluarkan dan diandalkan Bawaslu dalam melawan politik uang. Sebut saja seperti melalui deteksi dini melalui IKP dan deklarasi perang terhadap politik uang di sejumlah daerah. Bawaslu menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Kendati deklarasi perang terhadap politik uang dilakukan massif, bukan berarti potensi politik uang yang dilakukan peserta pemilu beserta perangkat pendukung lainnya seperti tim sukses, konsultan politik, relawan, atau lainnya, menjadi tidak ada. Di Jawa Timur contohnya. Seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panwaslu. Sebabnya, saat pembagian kartu PKH kepada warga penerima manfaat, pendamping juga menyerahkan stiker bergambar pasangan dan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon.

Untuk Jawa Timur, politik uang masih menjadi momok. Keberadaannya menghantui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Bahkan berpotensi menjadi ancaman kontestasi. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi, yakni 73.6 persen. Mereka akan menerima politik uang atau barang lainnya jika ada tawaran dari kandidat atau calon, tim sukses, atau lainnya.

Di tingkatan kabupaten – kota, kondisi tak jauh berbeda juga berlaku hal serupa. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode Januari hingga April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi. Di Madiun, yakni 79 persen. Di Lumajang, 71.5 persen. Di Jombang, 71.5 persen. Hasil riset ketiga kabupaten di Jawa Timur itu juga berada di atas nasional, 66 persen.

Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik juga terlihat dalam hasil survei Founding Fathers House (FFH) . Hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1200 responden menunjukan tahun 2017, 64.9 persen responden akan menerima politik uang atau dalam bentuk barang jika ditawari kandidat, calon, tim sukses, atau lainnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 2016, 61.8 persen. 2015, 63 persen. 2014, 66 persen. 2013, 58.5 persen. 2012, 53 persen. 2011, 61 persen. 2010, 64.5 persen.

Sikap permisif masyarakat terhadap politik uang juga linear dengan kecakapan dan perbedaan pandangan atau silang pendapat tentang politik uang di antara penyelenggara pemilu. Ini umumnya terjadi di Panwaslu tingkat kecamatan. Akibatnya, praktik politik uang kerap tidak dapat teridentifikasi. Baik soal pelaku, jam penyebaran, hingga pemilih mana saja yang ingin disasar. Karena ada perbedaan pandangan atau definisi, tidak cakap dan minim pengetahuan, maka akan bermuara pada lemahnya pengawasan dan pencegahan praktik politik uang. Makanya tidak heran apabila dibeberapa titik pelaksanaan pemilu, praktik politik uang tidak dapat dicegah maksimal.

Umumnya pelaku penyebar politik uang berasal dari daerah setempat. Dipilihnya aktor pelaku penyebar politik uang dari wilayah tempatan lantaran mereka sudah memahami peta wilayah dan faktor pendukung lainnya. Dengan begitu, akan memudahkan penyebaran politik uang. Namun, ada juga yang menggunakan dan mendatangkan aktor luar dari daerah lain. Langkah ini dipilih untuk karena alasan tertentu. Seperti tidak mudahnya terdeteksinya langkah si aktor dalam melakukan penyebaran politik uang. Baik oleh masyarakat atau penyelenggara pemilu. Atau menyulitkan serta menghubungkaitkan pelaku dengan peserta pemilu.

Di Kalimatan Timur, jejaring pelaku politik uang melibatkan konsultan politik. Dipilihnya tenaga professional untuk melakukan penyebaran politik uang dengan alasan tertentu. Seperti agar uang disebar tepat sasaran dan efektif. Pola seperti ini pernah terjadi Pilkada Kota Bontang 2015, Kalimantan Timur. Pelaku tertangkap tangan oleh Panwaslu Kota Bontang. Pelaku mengaku dari PT CPI.

Dalam beberapa kasus politik uang yang terjadi di Jawa Timur, para pelaku tidak ada hubungan sama sekali dengan peserta pemilu. Para pelaku itu justeru berkaitan dengan para petaruh atau penjudi.

Para petaruh atau penjudi itu menjadikan ajang kontestasi pemilu di Jawa Timur sebagai ajang taruhan. Baik di tingkat pilkades maupun pilkada. Mereka betaruh menjagokan kandidat tertentu untuk menang dalam kontestasi tersebut. Jenis pelaku seperti ini kerap dijuluki sebagai Botoh.

Layaknya judi, ada menang dan kalah. Jika terminologi kalah dan menang dimasukan ke dalam konteks pemilu maka ada kandidat menang dan kalah. Sebagai ilustrasi. Ada seorang Botoh. Dia memiliki uang 1 miliar rupiah. Dalam sebuah kontestasi pemilu, dia betaruh sebesar 750 juta rupiah untuk seorang kandidat. Sebut saja kandidat A. Untuk memenangkan kandidat A, maka sisa uang 250 juta rupiah itu dia gunakan untuk politik uang. Tujuannya memengaruhi pillihan pemilih. Walaupun si Botoh kehilangan uang 250 juta rupiah itu, namun dia berpeluang mendapatkan 750 juta rupiah hasil menang taruhan. Si botoh dapat meraup 500 juta rupiah.

Kasus politik uang yang mencuat di Lampung terjadi pada Pilgub 2014. Kasus tersebut melibatkan korporasi—Sugar Group Companies (SGC) dan calon gubernur, Ridho Ficardo. Korporasi ini menggunakan pengaruh serta kekuatan uang dan barang—gula. Pada Pilgub Lampung 2018 ada perubahan yang menarik untuk dicermati. Adanya pergeseran dukungan SGC. Awalnya, SGC mendukung Ridho Ficardho. Namun, kali ini tidak. SGC mendukung Arinal Djunaidi. Untuk memuluskan Arinal Djunaidi,

Bertambahnya aktor korporasi yang terlibat, PT Gajah Tunggal Group (GTG). Keterlibatan GTG dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018 diduga dilatarbelakangi kepentingan bisnis. Alasan inilah yang mendorong GTG ambil peran dalam Pilgub Lampung. GTG diketahui memunyai beberapa usaha di Lampung. Seperti perkebunan sawit BSMI di Mesuji dan KCMU di Pesisir Barat.

Kasus terbaru yang melibatkan korporasi dalam pemilu terungkap saat Asrun dan Adriatma ditangkap KPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Adriatma diduga menerima suap sebesar Rp2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Asrun dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Adapun PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah merupakan perusaahan yang kerap mendapatkan proyek dari Wali Kota Kendari.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.