BPJS Kesehatan

Jakarta, Jurnalpublik.com – Kurangnya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait dengan sejumlah ketentuan yang baru kepada masyarakat menyebabkan kebingungan saat melakukan pengurusan pembiayaan perawatan dirumah sakit.

Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan Divisi Verfikator BPJS RSUD Koja, Adi Prayitno, mengatakan ada ketentuan baru yang menyatakan bahwa peserta BPJS yang menunggak pembayaran akan dikenakan sanksi 2,5 persen dari estimasi pembiayaan dan memiliki batas waktu untuk dilunasi. Jadi, meski sudah dibayarkan tunggakannya, pihak BPJS sudah tidak bisa lagi meng-cover biaya perawatan pasien.

“Denda itu muncul saat digunakan rawat inap, seandainya tidak dipakai tidak dikenakan denda, karena denda yang 2 persen itu sudah dihilangkan. Denda ini (denda 2,5 persen) masa periodenya 45 hari, saat digunakan rawat inap baru muncul denda dan tambahannya denda ini memiliki waktu 3×24 jam harus diselesaikan, kalau lebih dari 3×24 jam itu sudah dinyatakan terlambat,” kata Adi saat ditemui di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (22/2/2018).

Meski demikian, Adi mengakui bahwa minimnya informasi kepada masyarakat, “Saya akan teruskan juga ke teman-teman dilapangan, kebetulan saya juga koordinator dilapangan, ngga dari saya aja dari petugas rumah sakitnya juga. Evaluasi dari saya, buat saya evaluasi. Jadi kalau dari saya petugas rumah sakit, karena kalau dari pasien sakit kan, ngga tahu mana petugas BPJS mana rumah sakit, takutnya yang kemarin pertama juga ada miss. Saya juga ada evaluasi dari rumah sakit, apakah dia penyampaian sosialisasinya salah,” akunya.

Seperti yang dialami oleh Wawan saat membawa orang tuanya Susanti (44) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Ibu Susanti masuk RSUD Koja, Senin (12/2/2018) dan meninggal Kamis (15/2/2018) di RSUD Koja. Dari awal masuk Wawan merasa dipersulit karena tidak ada kejelasan dari pihak RS apa kendala yang membuat BPJS ibunya diklaim dinonaktifkan BPJS Pusat. Wawan tidak tahu kalau perusahaan ayahnya terlambat membayar pelunasan BPJS ibunya, meski begitu, kantor ayah Wawan langsung melunasi tunggakan BPJS ibu Susanti, namun pihak RS tetap menyatakan BPJS ibu Susanti diklaim dinonaktifkan dan menyarankan kepada Wawan untuk menjadi pasien umum tunai.

Pun demikian, tidak ada yang berarti dari pengakuan Adi terkait minimnya informasi ketentuan dan kewajiban pasien pengguna BPJS dari petugasnya. Pasien yang kini sudah meninggal dunia harus mewariskan tanggungan biaya perawatan rumah sakit tanpa ada kebijaksanaan sedikitpun dari pihak BPJS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.